Bayar Utang, BUMI Akan "Rights Issue" Rp 34,5 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com – Mayoritas pemegang saham PT Bumi Resources Tbk (BUMI) yang hadir dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) kemarin, Selasa (7/2/2017), telah merestui perseroan untuk menerbitkan saham baru (rights issue) serta menerbitkan obligasi konversi (mandatory convertible bonds/MCB), untuk penyelesaian utang.

“Agenda RUPSLB yang mengusulkan penerbitan saham baru sudah disetujui oleh pemegang saham (sebanyak 99,96 persen). Ini merupakan tindak lanjut dari proses PKPU,” kata Direktur dan Sekretaris Perusahaan Bumi Resource, Dileep Srivastava, ditemui wartawan seusai rapat.

Jika dikonversi ke rupiah, saham baru yang akan diterbitkan ditambah dengan MCB mencapai angka Rp 34,5 triliun (kurs 13.300). Jumlah saham baru yang akan diterbitkan mencapai 37,8 miliar lembar saham.

Dileep menjelaskan, RUPSLB telah mencapai kuorum dengan dihadiri sebanyak 58-59 persen, di mana syarat minimal rapat adalah dihadiri 50 persen ditambah satu persen pemegang saham.

Rapat menyetujui penyelesaian utang dengan dua skema. Pertama, yaitu rights issue sebesar 1,99 miliar dollar AS. Kedua, penerbitan MCB sebesar 639 juta dollar AS, yang merupakan bentuk lain dari ekuitas.

“MCB dapat ditukar menjadi saham dalam jangka waktu 7 tahun. Harga penukaran MCB Rp 926 per saham,” kata Dileep.

Penerbitan saham baru dan MCB rencananya akan dilakukan pada paruh kedua tahun ini, sekitar bulan Juli 2017.

Saat ini, perusahaan milik Grup Bakrie itu tengah menyelesaikan proses audit laporan keuangan tahun 2016.

“Setelah laporan keuangan selesai pada Maret 2017, kami akan menyiapkan prospektus rights issue. Kemudian kami akan mengikuti tahap-tahapan untuk menerbitkan saham baru,” imbuh Dileep.

Selain menyetujui penerbitan saham baru dan MCB, rapat kemarin juga menyetujui beberapa hal, di antaranya, belum adanya pembagian dividen kepada semua pemegang saham karena BUMI masih membukukan rugi bersih 2,1 miliar dollar AS.

Rapat juga menyetujui belum adanya perubahan direksi dan perseroan, serta tidak menggaji jajaran direksi periode 2012-2015.