Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Freeport Indonesia Ancam Pangkas Kontraktor dan Karyawan

Kompas.com - 14/02/2017, 15:27 WIB
Iwan Supriyatna

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Freeport Indonesia akan melakukan pengurangan kontraktor dan karyawan yang bekerja di lingkungan Freeport Indonesia, jika pemerintah tidak mengizinkan Freeport Indonesia untuk melakukan ekspor konsentrat.

"Jika berlangsung tanpa ekspor, akan ada pengurangan kontraktor dan karyawan," kata Vice President Corporate Communication Freeport Indonesia, Riza Pratama kepada Kompas.com, Selasa (14/2/2017).

Namun demikian, dirinya tidak menyebutkan berapa besaran pengurangan kontraktor dan karyawan yang akan dilakukan perusahaan tambang yang bermarkas di Amerika Serikat tersebut.

Menurut Riza, pengurangan kontraktor dan karyawan tersebut berdasarkan pada, upaya Freeport Indonesia ke pemerintah Indonesia terkait perubahan status operasi dari kontrak karya menjadi izin usaha pertambangan khusus.

Masih terdapat beberapa hal yang dirasa memberatkan Freeport Indonesia seperti, kebijakan fiskal dan perpanjangan operasi. Freeport Indonesia pun menginginkan adanya kepastian fiskal dan hukum.

"Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, PTFI akan mengubah KK menjadi IUPK dengan syarat IUPK disertai dengan suatu perjanjian stabilitas investasi dengan tingkat kepastian fiskal dan hukum yang sama dengan KK," tutur Riza.

Menurut Riza, persyaratan ini diperlukan dan sangat penting untuk rencana investasi jangka panjang Freeport Indonesia. Freeport Indonesia pun akan terus bekerja sama dengan Pemerintah untuk mencapai kesepakatan yang saling memberikan manfaat bagi kedua belah pihak.

Namun, hingga saat ini kata Riza, belum ada kesepakatan yang pasti terkait rencana investasi jangka panjang Freeport Indonesia. Pemerintah tetap melarang ekspor konsetrat dan hal tersebut akan menganggu kelangsungan Freeport Indonesia.

"Sampai saat ini, belum ada kesepakatan. Ekspor tetap dilarang sebagai akibat dari peraturan-peraturan yang diterbitkan di Januari 2017, yang bertentangan dengan hak-hak PTFI dalam kontrak dengan Pemerintah yang mengikat secara hukum," pungkasnya.

Kompas TV Pemerintah Tolak Syarat Freeport Untuk Ubah Kontraknya
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang



Terkini Lainnya

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Pasca Halving Bitcoin, Apa yang Harus Dicermati Investor?

Earn Smart
KJRI Cape Town Gelar 'Business Matching' Pengusaha RI dan Afrika Selatan

KJRI Cape Town Gelar "Business Matching" Pengusaha RI dan Afrika Selatan

Whats New
Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Baru 4 Bulan, Sudah 11 Bank Perekonomian Rakyat yang Tumbang

Whats New
Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Maskapai Akui Tak Terdampak Pengurangan Bandara Internasional

Whats New
Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Bank BTPN Raup Laba Bersih Rp 544 Miliar per Maret 2024

Whats New
Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Melalui Aplikasi Livin' Merchant, Bank Mandiri Perluas Jangkauan Nasabah UMKM

Whats New
Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Hari Tuna Sedunia, KKP Perluas Jangkauan Pasar Tuna Indonesia

Whats New
Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Terima Peta Jalan Aksesi Keanggotaan OECD, Indonesia Siap Tingkatkan Kolaborasi dan Partisipasi Aktif dalam Tatanan Dunia

Whats New
Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Pasarkan Produk Pangan dan Furnitur, Kemenperin Gandeng Pengusaha Ritel

Whats New
Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

Punya Manfaat Ganda, Ini Cara Unit Link Menunjang Masa Depan Gen Z

BrandzView
Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Asosiasi Dukung Pemerintah Cegah Penyalahgunaan Narkoba pada Rokok Elektrik

Whats New
Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Impor Bahan Baku Pelumas Tak Lagi Butuh Pertek dari Kemenperin

Whats New
Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Cara Isi Token Listrik secara Online via PLN Mobile

Work Smart
Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Pencabutan Status 17 Bandara Internasional Tak Berdampak ke Industri Penerbangan

Whats New
Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Emiten Sawit Milik TP Rachmat (TAPG) Bakal Tebar Dividen Rp 1,8 Triliun

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com