Ini Terobosan Baru Kemendag pada 2017

JAKARTA, KOMPAS.com – Kementerian Perdagangan (Kemendag) memiliki sejumlah terobosan baru pada 2017 untuk menjaga stabilitas harga domestik dan mendorong kinerja perdagangan internasional. Terobosan ini merupakan bentuk pelaksanaan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi).

Terobosan ini disampaikan ketika membuka rapat kerja (raker) pada 21 Februari lalu di Istana Kepresidenan. Terobosan tersebut yakni Kemendag membangun paradigma baru, menguatkan sinergi, dan memantapkan koordinasi dengan semua pemangku kepentingan.

Dalam raker ini, disepakati perlunya perubahan pola pikir semua insan perdagangan agar lebih profesional dan lebih melayani.

Pola pikir birokrat selama ini harus berubah menjadi lebih ramah terhadap bisnis (business friendly), dari agen pemerintahan menjadi agen bisnis, lebih berintegritas, dan percaya diri, serta menjadi garda terdepan mengawal program ekonomi pemerintah.

Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita pada penutupan raker Kemendag di Jakarta, Rabu (22/2/2017), mengatakan, dalam bidang perdagangan dalam negeri, Kemendag fokus pada pembangunan sistem informasi yang terhubung dari pusat ke daerah.

"Sementara dalam perdagangan internasional, usaha menembus pasar-pasar baru harus dibarengi dengan usaha menghasilkan perjanjian dagang internasional yang menguntungkan dan sejalan dengan kepentingan nasional,” kata Enggartiasto melalui rilis ke Kompas.com.

Perdagangan domestik

Stabilisasi harga bahan pokok dan bahan penting tetap menjadi agenda utama perdagangan dalam negeri.

Untuk itu, Kemendag telah menyusun rencana aksi untuk memperkuat sinergi kebijakan perdagangan antara pemerintah pusat dan daerah, termasuk dalam memperkuat peran Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) untuk mengendalikan inflasi dengan melakukan langkah-langkah konkret.

Kelancaran distribusi barang dan stabilitas harga bahan pokok juga harus didukung oleh pembangunan dan revitalisasi pasar rakyat.

Pada 2017, akan direvitalisasi pasar rakyat sebanyak 1.003 pasar dengan menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Tugas Perbantuan.

Inovasi dalam pembangunan pasar rakyat dengan desain standar yang sudah disiapkan, lengkap dengan Detail Engineering Design (DED) dan Standard Operating Procedure (SOP) untuk pengelola pasar.

Menurut Mendag, yang paling penting dalam pengendalian harga adalah membangun Sistem Informasi Perdagangan Dalam Negeri (SIPD) yang terhubung dari pusat ke daerah.

Sistem informasi tersebut akan menyediakan data mengenai pasokan dan permintaan dan harga 29 komoditas pangan secara real time dari pusat pengendali di Kemendag hingga sentra-sentra produksi dan konsumsi di tingkat desa.

Sistem informasi ini harus bisa memberikan kondisi stok dan harga barang secara riil dan proyeksi ke depan sehingga dapat menjadi alat akurat untuk menentukan kebijakan harga, termasuk penetapan harga patokan, serta waktu dan jadwal untuk impor.

Program yang dihasilkan dari raker ini juga memberi ruang partisipasi bagi usaha kecil menengah (UKM). Kemendag mendorong terciptanya kemitraan perusahaan besar dan warung lokal, di mana perusahaan besar membantu branding warung lokal tradisional yang didukung pemerintah daerah dalam memastikan pasokan barang.

Perdagangan internasional

Dalam menghadapi dinamika dan tantangan global, rapat kerja merumuskan pencapaian target ekspor secara realistis, perlunya penyelesaian perjanjian perdagangan yang menguntungkan dengan negara-negara potensial.

Juga, melakukan reposisi perwakilan perdagangan Indonesia di luar negeri agar dapat menjadi ujung tombak pemasaran produk Indonesia di dunia, dan mengurangi hambatan teknis perdagangan, dan memanfaatkan trade remedies bila perlu.

“Kami harus memastikan kepentingan nasional mendapat tempat semestinya dalam perjanjian-perjanjian perdagangan, baik bilateral, regional, maupun multilateral. Kami tetapkan target dua tahun harus selesai untuk perjanjian-perjanjian penting,” ujar Enggar.

Perjanjian perdagangan yang ditargetkan selesai pada 2017 mencakup Indonesia-Australia CEPA, Indonesia-EFTA, General Review Indonesia-Japan EPA, review Indonesa-Pakistan PTA, Indonesia-Iran PTA, dan Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP). Indonesia juga akan melakukan kerja sama dan perjanjian serupa dengan mitra potensial lainnya.