Dana Pensiun di Negara-negara Ini Bisa Biayai Infrastruktur Ribuan Triliun Rupiah

DENPASAR, KOMPAS.com - Pengelola dana-dana jangka panjang seperti Dana Pensiun (Dapen) di Indonesia saat ini masih meletakkan deposito sebagai instrumen investasi utama, karena dianggap paling aman dan relatif menguntungkan.

Padahal menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, tren suku bunga deposito ke depan akan semakin rendah.

Jika Dapen ingin memberikan manfaat lebih besar bagi pesertanya, maka Dapen harus mencari instrumen alternatif penempatan dana. Bambang pun mendorong Dapen besar milik beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, PLN Telkom, untuk melebarkan portofolionya dan masuk ke proyek-proyek infrastruktur.

Di sisi lain, Dapen yang mengelola dana jangka panjang sangat cocok karakteristiknya dengan proyek infrastruktur.

"Saya lebih mendorong bagaimana Dapen mengurangi porsi deposito, dan mulai masuk ke infrastruktur," kata Bambang, dalam Underwriting Network 2017, yang digelar di the Anvaya Beach Resort, Denpasar, Bali.

Mantan Menteri Keuangan itu paham apabila Dapen tidak ingin "puasa" dan ingin tetap mendapatkan keuntungan pasti setiap bulannya. Oleh karena itu, ia meminta manajer investasi atau underwriter untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk investasi untuk pembiayaan infrastruktur.

"Bisa bikin RDPT (reksa dana penempatan terbatas), atau perpetual bonds. Sehingga dia bisa enggak puasa, tetapi dapat gain besar," imbuh Bambang.

Dalam kesempatan itu, Bambang pun memberikan contoh beberapa Dapen di sejumlah negara yang berhasil menjadi sumber pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah.

1. China

National Development & Reform Commission (NDRC) semacam Bappenasnya China, mendorong kebijakan pembiayaan infrastruktur dari non-state capital. Bersama kementerian terkait bidang infrastruktur, NDRC membuat join action plan untuk koordinasi pembiayaan 303 proyek infrastruktur.