Dana Pensiun di Negara-negara Ini Bisa Biayai Infrastruktur Ribuan Triliun Rupiah

Kompas.com - 12/03/2017, 13:13 WIB
Ilustrasi dana pensiun Dok. HaloMoney.co.idIlustrasi dana pensiun
|
EditorM Fajar Marta

DENPASAR, KOMPAS.com - Pengelola dana-dana jangka panjang seperti Dana Pensiun (Dapen) di Indonesia saat ini masih meletakkan deposito sebagai instrumen investasi utama, karena dianggap paling aman dan relatif menguntungkan.

Padahal menurut Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang PS Brodjonegoro, tren suku bunga deposito ke depan akan semakin rendah.

Jika Dapen ingin memberikan manfaat lebih besar bagi pesertanya, maka Dapen harus mencari instrumen alternatif penempatan dana. Bambang pun mendorong Dapen besar milik beberapa Badan Usaha Milik Negara (BUMN) seperti Pertamina, PLN Telkom, untuk melebarkan portofolionya dan masuk ke proyek-proyek infrastruktur.

Di sisi lain, Dapen yang mengelola dana jangka panjang sangat cocok karakteristiknya dengan proyek infrastruktur.

"Saya lebih mendorong bagaimana Dapen mengurangi porsi deposito, dan mulai masuk ke infrastruktur," kata Bambang, dalam Underwriting Network 2017, yang digelar di the Anvaya Beach Resort, Denpasar, Bali.

Mantan Menteri Keuangan itu paham apabila Dapen tidak ingin "puasa" dan ingin tetap mendapatkan keuntungan pasti setiap bulannya. Oleh karena itu, ia meminta manajer investasi atau underwriter untuk lebih kreatif dalam menciptakan produk investasi untuk pembiayaan infrastruktur.

"Bisa bikin RDPT (reksa dana penempatan terbatas), atau perpetual bonds. Sehingga dia bisa enggak puasa, tetapi dapat gain besar," imbuh Bambang.

Dalam kesempatan itu, Bambang pun memberikan contoh beberapa Dapen di sejumlah negara yang berhasil menjadi sumber pembiayaan investasi non-anggaran pemerintah.

1. China

National Development & Reform Commission (NDRC) semacam Bappenasnya China, mendorong kebijakan pembiayaan infrastruktur dari non-state capital. Bersama kementerian terkait bidang infrastruktur, NDRC membuat join action plan untuk koordinasi pembiayaan 303 proyek infrastruktur.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Gaji Rp 5 Juta, Sebaiknya Ngontrak atau Cicil Rumah?

Spend Smart
Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Wika dan CNI Bangun Pabrik Nikel di Kolaka

Whats New
Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Pengusaha Sebut Hanya 3 Persen Pekerja yang Bekerja di Perusahaan Besar

Whats New
Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Nadine Chandrawinata: Selain Plastik, Sampah Puntung Rokok Juga Banyak Ditemukan di Laut

Whats New
Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Pengusaha Ingin Buruh Tak Sekadar Demo, tapi Berdialog untuk Menyelesaikan Masalah

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

[POPULER DI KOMPASIANA] Menyiapkan Guru Masa Depan | Siap-siap 5G | 7 Kesalahan dalam Bisnis

Rilis
Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Luhut: Saya Enggak Mau Lama-lama, Kerjaan Saya Banyak

Whats New
Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Menaker Akui Iklim Terciptanya Lapangan Kerja Baru Masih Belum Bersahabat

Whats New
779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

779 Warga Kota Serang Dapat Kompensasi Tumpahan Minyak dari Pertamina

Whats New
7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

7 Posisi Menteri yang Pernah Dijabat Luhut, Apa Saja?

Whats New
Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Menaker Sebut Nilai Upah Minimum RI Tak Sepadan dengan Produktivitas Pekerja yang Rendah

Whats New
Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Ini 7 Kiat Sukses Calon Pemimpin ala Gubernur BI

Rilis
KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

KKP Bantu Permodalan Pembudi Daya Rumput Laut di Sulsel

Whats New
Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Kemenkeu Beri Pinjaman Rp 650 Miliar ke Perumnas untuk Penyediaan Satu Juta Rumah

Whats New
Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Pulihkan Ekonomi, Mendag Dorong Penguatan Kerja Sama Indonesia-Malaysia-Thailand

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X