Di Pertemuan G20, Sri Mulyani Tegaskan Pentingnya Kerja Sama Pajak

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati dan Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus DW Martowardojo menghadiri pertemuan G20 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting di kota Baden-Baden, Jerman.

Pertemuan itu digelar pada 17 dan 18 Maret 2017 lalu. Pada akun Instagram pribadinya @smindrawati, Sri Mulyani menjelaskan bahwa kota Baden-baden merupakan kota kecil nan indah di negara bagian Baden-Wurttemberg dan berjarak 40 kilometer dari kota Strasbourg, Perancis.

Dalam pertemuan G20 tersebut, Sri Mulyani juga angkat bicara mengenai perlunya kerja sama pajak internasional.

“Pada salah satu pembahasannya, saya menegaskan perlunya kerja sama perpajakan internasional untuk mengatasi penghindaran pajak,” tulis Sri Mulyani seperti dikutip Kompas.com pada Senin (20/3/2017).

Dia menegaskan bahwa Indonesia sebagai negara anggota G20 siap berpartisipasi dalam implementasi kerja sama pertukaran informasi perpajakan otomatis (Automatic Exchange of Information (AEoI) dan pelaksanaan prinsip penghindaran Base Erosion and Profit Shifting (BEPS) secara menyeluruh dan efektif.

“Para menteri keuangan dan gubernur bank sentral G20 secara bulat menyepakati agar program AEoI dan BEPS sepenuhnya diimplementasikan mulai bulan September 2017 dan selambat-lambatnya pada bulan September 2018,” jelas Sri Mulyani.

Harapan Indonesia

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia tersebut pun menyatakan, Indonesia berharap dengan implementasi program kerja sama tersebut, tidak ada lagi celah bagi praktik-praktik penghindaran pajak internasional.

Selain itu, diharapkan tak ada lagi negara yang menggunakan perbedaan sistem pajak untuk melakukan inovasi instrument keuangan yang bertentangan dengan semangat AEoI dan BEPS.

“Indonesia juga menyatakan perlunya kerja sama perpajakan yang lebih erat antar negara mitra dagang demi mencegah kebocoran perpajakan yang timbul akibat aliran uang melalui perdagangan internasional,” ujar Sri Mulyani.

Dirinya menyampaikan kepada forum G20 terkait keinginan Indonesia untuk menjadi anggota Financial Action Task Force (FATF) dan meminta sokongan penuh dari negara-negara anggota G20.

Menurut Sri Mulyani, keberadaan Indonesia sebagai anggota FATF akan memberi kontribusi besar kepada dunia dalam hal pemberantasan tindakan pencucian uang dan pendanaan terorisme.

“Mengingat posisi Indonesia yang termasuk dalam negara yang strategis di dunia dan mempunyai sistem keuangan yang terbuka,” pungkas Sri Mulyani.