Di Penang, Turis Wajib Bayar Pajak untuk Lestarikan Sejarah

MALAYSIA, KOMPAS.com - Pekan lalu saya memulai perjalanan solo backpacking ke Pulau Penang, Malaysia. Pulau tersebut, khususnya di kawasan kota lama George Town, merupakan warisan budaya UNESCO dan dikenal kaya akan street art yang menghiasi dinding-dinding bangunan tua.

Perjalanan saya dimulai dari Kuala Lumpur, tepatnya Terminal Bersepadu Selatan (TBS) atau Bandar Tasik Selatan menumpang bus dan menjajaki perjalanan selama kurang lebih enam jam. Turun di Sungai Nibong Express Terminal, saya melanjutkan perjalanan dengan bus Rapid Penang menuju George Town.

Salah satu kunci menikmati wisata budaya di George Town adalah menginap di hotel-hotel yang menempati bangunan tua gaya Anglo-China. Jadi, tanpa pikir panjang, kala menyusun perjalanan saya memilih sebuah hotel backpacker bernuansa urban di jalan Gat Lebuh Chulia.

Di sepanjang Gat Lebuh Chulia banyak ditemukan hotel untuk para backpacker dengan harga yang miring dan berlokasi di bangunan tua. Selain itu, hotel-hotel semacam ini juga banyak ditemukan di jalan alias lorong sekitar Gat Lebuh Chulia, semisal di Love Lane, Gat Lebuh Cannon, Gat Lebuh Armenian, dan sebagainya.

Saat check in, saya diberitahu oleh sang resepsionis untuk membayar pajak yang namanya adalah heritage tax. Maksudnya apa jenis pajak itu?

"Karena hotel ini menempati bangunan bersejarah, maka ada kewajiban bayar pajak heritage tax 2 ringgit per malam. Anda menginap selama dua malam, jadi bayar pajak 4 ringgit," kata sang resepsionis kepada saya.

Di meja resepsionis memang ada pengumuman mengenai heritage tax tersebut, yang nama resminya adalah Local Government Fee. Untuk hotel bintang empat dan lima, maka pajak yang harus dibayar oleh tamu per malam adalah 3 ringgit atau setara sekitar Rp 9.000.

Sementara itu, untuk hotel bintang nol sampai bintang tiga, maka pajak yang harus dibayar adalah 2 ringgit per malam atau sekitar Rp 6.000.

Local Government Fee diberlakukan oleh pemerintah setempat per 1 Juni 2014 lalu. Pajak tersebut akan dimanfaatkan untuk berbagai upaya promosi pariwisata sekaligus melestarikan cagar budaya di Penang.

Mengutip Free Malaysia Today, operator-operator hotel mengumpulkan dan menyetorkan pajak tersebut ke lembaga bernama Penang Island Municipal Council setiap dua bulan. Uang pajak yang terkumpul dimasukkan ke akun khusus yang dibuat pemerintah negara bagian Penang di bawah kendali departemen keuangan Malaysia.

Pajak ini sejalan dengan upaya pemerintah setempat dalam mengembangkan pariwisata Penang yang kian berkembang. Selain itu, ini juga upaya untuk melestarikan bangunan-bangunan bersejarah di kawasan tersebut.

"Dana yang dikumpulkan dari biaya tersebut akan digunakan untuk pengembangan dan promosi infrastruktur pariwisata di Penang," tulis situs resmi pariwisata Penang visitpenang.gov.my.

Awalnya pajak ini banyak dikhawatirkan oleh pengelola hotel karena bisa jadi banyak tamu yang keberatan dengan pengenaan pajak tersebut. Namun, bagi saya sebagai seorang turis, hal itu bukan masalah.

Pierre, seorang backpacker asal Perancis yang saya temui di George Town juga menyatakan pajak tersebut bukan masalah, karena jumlahnya tidak terlalu besar. Selain itu, pajak tersebut bertujuan baik, yakni pengembangan wisata.

"Kalau kita memang ingin menikmati kawasan wisata yang menarik, pasti ada harga yang harus kita bayar, bukan? Menurut saya ini bukan masalah," tuturnya.

Apakah Indonesia juga sudah sepatutnya memberlakukan pajak ini di kawasan-kawasan wisata tertentu, khususnya di bangunan bersejarah? Asalkan, pengelolaannya dananya dilakukan dengan baik dan transparan.