Lawble, Inovasi Baru Aplikasi Teknologi Hukum Digital

Kompas.com - 22/06/2017, 09:18 WIB
PT Karya Digital Nusantara, giat mengkampanyekan Regulatory Inclusion melalui Lawble, sebuah produk regulatory technology (regtech). Lawble akan resmi dirilis per September 2017 mendatang, sebagai aplikasi produk hukum digital. Dok. LawblePT Karya Digital Nusantara, giat mengkampanyekan Regulatory Inclusion melalui Lawble, sebuah produk regulatory technology (regtech). Lawble akan resmi dirilis per September 2017 mendatang, sebagai aplikasi produk hukum digital.
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Di Industri keuangan, kita semua mengenal istilah financial technology atau fintech, yang diterjemahkan menjadi teknologi finansial atau tekfin. Teknologi ini merevolusi kinerja perbankan dalam rangka inklusivitas keuangan masyarakat.

Hal sama terjadi di ranah hukum, di mana muncul kini regulatory technology ( regtech). Aplikasi digital produk hukum ini dapat digunakan sebagai project management tool oleh konsultan hukum, industri, bisnis, regulator atau pemerintah, sehingga mempercepat kerja mereka.

Selain itu, diharapkan juga regtech dapat membantu masyarakat agar lebih 'paham' hukum atau inklusi di bidang hukum (regulatory inclusion).

Salah satu produk regtech yakni Lawble. Produk ini muncul untuk menjembatani pertumbuhan ekonomi digital yang tinggi di masyarakat dengan payuh hukum yang jelas. Sebab selama ini, persoalannya ada "gap" antara banyaknya peraturan dengan arus informasinya ke publik.

Lawble, aplikasi digital produk hukum terlengkap pertama di Indonesia, tidak lama lagi akan hadir untuk mengisi gap tersebut dengan dukungan teknologi. Aplikasi regtech ini adalah inovasi awal agar produk hukum bisa "go digital".

Menggunakan Lawble, kerja konsultan hukum, pelaku bisnis, regulator/pemerintah akan lebih cepat, dan, diharapkan juga dapat membantu masyarakat agar lebih paham atau 'melek' hukum (regulatory inclusion).

"Aplikasi ini tidak akan mengambil alih peran konsultan hukum, karena fungsinya antara lain sebagai panduan, dan project management tool,“ kata CEO PT Karya Digital Nusantara, Charya Rabindra Lukman, di Jakarta, melalui keterangannya.

Keberadaan Lawble, kata dia, justru mempermudah kerja konsultan hukum. "Melalui Lawble nantinya pengguna dapat mengakses lebih dari 50.000 peraturan dan perundangan di Indonesia untuk memudahkan melakukan analisa maupun membuat produk hukum."

Charya mengatakan bahwa Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pemerintah, regulator, dan otoritas lainnya sangat mendukung teknologi seperti yang dikembangkan Lawble ini, sebab dapat membantu bisnis dan masyarakat untuk lebih dapat mengakses dan memahami seluruh peraturan yang ada dengan lebih mudah.

Menurut dia dengan kemudahan-kemudahan dalam mengakses peraturan dan perundangan diharapkan segera terciptanya inklusi hukum di Indonesia.

Senior Research Executive OJK Hendrikus Passagi menyambut baik hadirnya Lawble. Dia mengatakan, pemerintah, regulator, dan otoritas lainnya tentunya akan sangat mendukung apabila ada cara bagi teknologi bisa membantu seluruh bisnis dan anggota masyarakat untuk lebih mengakses dan memahami seluruh peraturan yang ada dengan lebih mudah.

Halaman:
Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X