Kompas.com - 04/07/2017, 21:30 WIB
Penulis Yoga Sukmana
|
EditorBambang Priyo Jatmiko

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah tak bisa hanya bersandar kepada perjanjian kerja sama multilateral pertukaran informasi keuangan secara otomatis untuk kepentingan perpajakan atau atau Automatic Exchange of Information (AEOI).

Faktanya, sebagian negara yang  dikenal sebagai surga pajak belum mau mengakui semua negara yang menandatangani perjanjian AEoI satu level. Akibatnya, mereka tak mau begitu saja menukarkan informasi keuangan.

"Secara terpisah perlu melakukan pendekatan," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Kantor Ditjen Pajak, Selasa (3/7/2017).

Pemerintah sudah memiliki target negara-negara yang akan didekati. Tujuannya yakni agar negara surga pajak itu mau menandatangani perjanjian pertukaran informasi keuangan secara bilateral.

Hingga saat ini, pemerintah sudah memastikan kerja sama pertukaran informasi keuangan dengan dua negara yang dikenal sebagai surga pajak yakni Hongkong dan Swiss. Target selanjutnya adalah Macau dan Singapura.

Direktur Jenderal Pajak Ken Dwijugiaseteadi mengatakan, pihaknya akan sesegera mungkin menjalin kerja sama pertukaran informasi perpajakan dengan Macau. Rencananya penandatangan kerja sama akan dilakukan pada Juli ini.

Sementara itu dengan Singapura, Ken mengatakan bahwa negeri jiran itu sudah menandatangani perjanjian multilateral pada 21 Juni 2017.

Hanya saja, pemerintah masih mengupayakan agar Singapura mau menandatangi kerja sama perpajakan secara bilateral dengan Indonesia.

Selain negara-negara yang dikenal sebagai surga pajak itu, pemerintah juga akan mendekati sejumlah negara yang menjadi pusat keuangan. Meliputi Amerika Serikat, Inggris, dan Australia. Pemerintah akan terlebih dahulu memastikan apakah perlu adanya kerja sama bilateral terkait perpajakan dengan tiga negara tersebut atau tidak.

Bila kerja sama multilateral cukup, maka tak perlu ada perjanjian secara bilateral. AEoI dinilai begitu penting sebab Ditjen Pajak bisa mendapatkan informasi keuangan WNI yang ada di luar negeri.

Selama ini, Ditjen Pajak tidak memiliki kewenangan untuk mengakses informasi keuangan WNI di luar negeri.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

4 Cara Isi Saldo PayPal Termudah dan Tercepat

4 Cara Isi Saldo PayPal Termudah dan Tercepat

Spend Smart
Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Bank Mandiri Buka Lowongan Kerja untuk Lulusan S1 Semua Jurusan, Cek Syaratnya

Work Smart
Menteri PUPR: Pemeliharaan Ciliwung Penting agar Jadi Barometer Sungai Bersih dan Indah di Perkotaan

Menteri PUPR: Pemeliharaan Ciliwung Penting agar Jadi Barometer Sungai Bersih dan Indah di Perkotaan

Whats New
Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Bendungan Pengendali Banjir Jakarta Siap Dioperasikan Bulan Ini

Whats New
Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Biaya Kereta Cepat Bengkak Gara-gara China Salah Hitung di Proposal

Whats New
Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Sri Mulyani: Sukuk Hijau Wujud Asas Manfaat Keuangan Islam

Whats New
Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Benarkah di China Stasiun Kereta Cepatnya Jauh di Pinggiran Kota?

Whats New
Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Debat Sengit Said Didu Vs Arya Sinulingga soal Kereta Cepat

Whats New
Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Libur Nataru, PUPR Pastikan Lintas Jawa Pantai Utara ke Selatan Bisa Dilalui

Whats New
Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Rekrutmen BUMN Gelombang II Masih DiBuka, Simak Syarat, Cara, hingga Tahap Pendaftarannya

Work Smart
Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Bertemu Pebisnis Qatar, Sandiaga Bahas Harga Tiket Pesawat hingga Investasi

Whats New
Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Lowongan Kerja Hyundai Motor Manufacturing, Simak Posisi dan Persyaratannya

Work Smart
Penumpang Kereta Cepat 'Dioper' ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Penumpang Kereta Cepat "Dioper" ke KA Diesel, Waktu Tempuh ke Bandung Jadi Lebih Lama

Whats New
Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Ada Pemeliharaan Ruas Tol JORR Seksi E hingga 11 Desember, Simak Lokasi dan Jadwalnya

Whats New
Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Gelombang PHK Startup: Biaya Operasional, Dana Investor, hingga Pemenuhan Hak Karyawan

Work Smart
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.