Komisi XI Imbau Pemerintah Sosialisasikan Rencana Pemindahan Ibu Kota

Kompas.com - 05/07/2017, 12:45 WIB
|
EditorAprillia Ika

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi XI DPR RI Eva Kusuma Sundari mengimbau pemerintah untuk menyosialisasikan rencana pemindahan ibu kota Republik Indonesia.

Dia menyarankan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas sebagai pimpinan program ini untuk membukanya ke publik.

"Seperti yang saya sarankan di raker Komisi XI, sosialisasi harus luas dan menjangkau semua pihak termasuk DPR. Jangan sampai eksklusif pemerintah saja," kata Eva, kepada Kompas.com, Rabu (5/7/2017).

Eva menyebut, Bappenas berjanji menyepakati permintaan tersebut.

Eva yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) itu mengaku senang jika rencana tersebut terealisasi. Pasalnya, rencana itu digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

"Walau sudah jadi wacana sejak orde lama, tapi dukungan serta partisipasi politik dan masyarakat luas perlu dipastikan. Apalagi semua alasan (pemindahan ibu kota) masuk akal," kata Eva.

Rencananya, ibu kota akan dipindah dari Jakarta ke luar Pulau Jawa, tepatnya Pulau Kalimantan.

Hanya saja, belum diketahui kota di Pulau Kalimantan yang akan dijadikan ibu kota baru. Bung Karno menggagas ibu kota dipindah ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah.

Alasan pemindahan ibu kota untuk pemerataan pembangunan antara Jawa dan non Jawa. Eva menjelaskan, sudah banyak negara yang memisahkan pusat pemerintahan dengan pusat perekonomian.

Sedangkan di Indonesia, pusat pemerintahan dan pusat perekonomian berada di Jakarta.

"Malaysia termasuk yang sudah memisahkan kota pemerintahan dari pusat perekonomian. Sense of belonging oleh masyarakat ini penting, plus dukungan politik dari DPR," kata Eva.

Selain itu, Eva berharap kerja sama para anggota DPR untuk ikut menyosialisasikan rencana ini kepada masing-masing konstituennya.

Dengan demikian, lanjut dia, rencana pemerintah dapat berjalan lancar dan berkelanjutan. Bappenas menargetkan kajian pemindahan ibu kota rampung tahun ini.

Kemudian pada tahun 2018, kegiatan pemindahan seperti pembangunan infrastruktur sudah mulai dilakukan. Butuh waktu sekitar 3-4 tahun untuk membangun infrastruktur di ibu kota baru.

Jika rencana ini terealisasi, pusat pemerintahan akan dipindah dari Jakarta. Sedangkan pusat perekonomian dan bisnis tetap berada di Jakarta.

Kompas TV Wacana pemindahan Ibu Kota negara Indonesia ditanggapi oleh Presiden Joko Widodo.
Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

G20 Sherpa Meeting ke-2 Bakal digelar di Labuan Bajo, Apa Saja yang Dibahas?

Whats New
Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Syarat dan Cara Mencairkan BPJS Ketenagakerjaan 2022, Bisa lewat HP

Earn Smart
Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Dapat Tambahan PMN, BUMN Diminta Bisa Memanfaatkannya Secara Optimal

Whats New
MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

MenKopUKM Ajak Pelaku Seni Masuk Ekosistem Digital

Whats New
Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Minat Mendaftar MyPertamina Tinggi, Warga Diharap Makin Bijak Konsumsi BBM

Whats New
Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Pemerintah Berencana Kembangkan Klaster Industri Kimia di IKN

Whats New
Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Jangan Sampai Tertipu, Ini Syarat dan Cara Melamar Kerja di PT PLN (Persero)

Whats New
KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

KAI Gandeng Operator KA Malaysia, Latih 92 Pekerja LRT Jabodebek

Whats New
Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Summarecon Agung Bakal Bagikan Dividen Rp 99,05 Miliar

Rilis
BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi 'BTN Bisnis', Targetnya Rp 7 Triliun

BTN Incar Tambahan Dana Murah dari Transaksi "BTN Bisnis", Targetnya Rp 7 Triliun

Whats New
Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Kehadiran Investor Strategis Diharapkan Bisa Dongkrak Kinerja Garuda Indonesia di Masa Mendatang

Whats New
IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet 'Buyers' Internasional

IFEX 2022, Ajang Produsen Mebel dan Kerajinan Lokal Gaet "Buyers" Internasional

Whats New
Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin 'Booster'

Menko Airlangga Minta Para Bos di Sektor Keuangan Wajibkan Karyawan Vaksin "Booster"

Whats New
Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Dukung Produk Dalam Negeri dan UMKM, Semen Indonesia Gandeng Yayasan Dharma Bhakti Astra

Whats New
 Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Erick Thohir: Jadi Pejabat Harus Siap Dimaki...

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.