Berat di Ongkos, Pengusaha Imbau Ibu Kota Baru Tak Jauh dari Jakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menegaskan ibu kota akan berada di luar Pulau Jawa jika rencana pemindahan ibu kota terealisasi.

Beredar kabar sebelumnya bahwa pusat pemerintahan akan dipindah dari Jakarta ke Palangkaraya, ibu kota Kalimantan Tengah, seperti yang digagas oleh Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno.

Wakil Ketua Kamar Dagang Industri (Kadin) DKI Jakarta Sarman Simanjorang mengimbau pemerintah mengkaji aspek geografis lebih dalam mengenai lokasi yang pas untuk pemindahan ibu kota.

"Kami dari pelaku usaha berharap kalau (ibu kota) mau dipindahkan tidak jauh dari Jakarta sebagai pusat bisnis dan pusat ekonomi," kata Sarman, saat dihubungi, di Jakarta, Kamis (6/7/2017).

(Baca: Pindahkan Ibu Kota, Indonesia Dapat Belajar dari Malaysia)

Contohnya, ibu kota dipindah dari Jakarta ke Jonggol, Bogor. Rencana itu muncul pada pemerintahan Presiden kedua Republik Indonesia Soeharto.

Sarman menyebut waktu tempuh Jakarta dengan Jonggol hanya sekitar 1-1,5 jam. Sama halnya seperti ibu kota Malaysia, Kuala Lumpur dengan ibu kota lamanya, Putrajaya yang berjarak 25 kilometer.

"Kalau (ibu kota pindah ke) luar Jawa sampai Kalimantan itu akan menambah cost dari pengusaha," kata Sarman.

Kemudian, dia memperkirakan produktivitas akan menurun. Pasalnya, ratusan ribu pengusaha nasional yang pendapatannya besar dan berlokasi di Jakarta, selama ini selalu intensif berinteraksi dengan pemerintah pusat. Mulai dari masalah perizinan, koordinasi dan lain-lain.

"Jadi kalau (ibu kota) pindah ke Kalimantan akan makan biaya dan ini akan menurunkan iklim investasi kami. Jadi harapan kami kalau memang dilakukan (pemindahan ibu kota), kami harap tidak jauh dari Jakarta," kata Sarman.

Selain Jonggol, Sarman menyarankan ibu kota dapat dipindah dari Jakarta ke Karawang, Tangerang, dan Bekasi.

Satman menyebut masih banyak lahan kosong di wilayah-wilayah tersebut yang dapat dipergunakan untuk pembangunan kantor pemerintahan.

Terlebih, lanjut dia, wilayah-wilayah tersebut juga dapat dilintasi melalui akses jalan tol.

Dengan demikian, pemindahan ibu kota ini tidak memberatkan pelaku usaha dan produktivitas tetap terjaga.

"Bisa dibayangkan berapa kali interaksi dengan pemerintah pusat, kami harus bolak-balik Jakarta-Palangkaraya misalnya, itu kan udah satu hari hanya perjalanan, itu produktivitas rendah. Ini perlu diperhitungkan dari aspek geografis," kata Ketua Komite Daging Sapi tersebut.

Bappenas masih mengkaji rencana pemindahan ibu kota. Jika kajian selesai akhir tahun 2017, maka tahun 2018 kementerian-kementerian dapat melakukan persiapan terkait pemindahan pusat pemerintahan tersebut.

Butuh waktu sekitar 4-5 tahun untuk membangun infrastruktur dasar dan kantor-kantor pemerintahan di lokasi ibu kota baru.

Presiden Republik Indonesia Joko Widodo berjanji akan menjelaskan rencana ini pada waktunya.