Komisi VI Sorot Tajam Rencana Suntikan Dana untuk Djakarta Lloyd

JAKARTA, KOMPAS.com - Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mengusulkan suntikan dana kepada dua BUMN yakni PT Kereta Api Indonesia (PT KAI) Rp 2 triliun dan PT Djakarta Lloyd senilai Rp 379,3 miliar.

Suntikan dana itu dimasukan ke Rancangan Anggaran dan Belanja Negara Perubahan (RAPBN-P) 2017 malalui skema Penyertaan Modal Negara (PMN) di APBN Perubahan 2017.

Namun sejumlah Anggota Komisi VI DPR langsung mempertanyakan usulan itu, terutama PMN untuk Djakarta Lloyd. 

Darmadi Durianto misalnya, menilai PMN untuk Djakarta Lloyd kontroversial.

"Dulu (2015), (PMN Djakarta Lloyd) tidak disetujui oleh Komisi VI.Tetapi sampai hanggar justru disetujui," ujarnya saat rapat kerja dengan Menteri BUMN yang diwakilkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani di DPR, Kamis (13/7/2017).

Komisi VI menyoroti kinerja Djakarta Lloyd usai mendapatkan PMN yang dianggap "kontroversial" pada 2015.

Semua target yang disampaikan Djakarta Lloyd kepada Komisi VI saat mengajukan PMN, meleset semua.

Misalnya kata Darmadi, terkait janji laba Rp 75 miliar pada 2015. Namun kenyataanya tutur ia, laba itu tidak tercapai bahkan minus.

Begitu pula dengan jumlah hutang terhadap ekuitas atau Debt to Equity Ratio (DER). Saat mengusulkan PMN pada 2015 lalu ucap Darmadi, Djakarta Lloyd menyatakan DER perseroan akan bisa menjadi 46 persen, namun angka itu juga meleset.

"Jadi saat mengajukan PMN ngasih angka yang indah-indah. Ternyata sampai waktunya meleset semua kemudian minta (PMN) lagi," kata dia.

Wakil Ketua Komisi VI DPR Bowo Sidik Pangarso mengatakan, usulan PMN untuk Djakarta Lloyd perlu di dalami.

Sebab selama ini, BUMN tersebut dinilai hanya menjadi calo dengan mengalihkan kontrak proyek kepada pihak ketiga.

Sementara itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, berdasarkan informasi dari Deputi Kementerian BUMN, Djakarta Lloyd sudah memperoleh keuntungan dalam 3 tahun terakhir.

Pada 2017 ini, total pendaftaran Djakarta Lloyd mencapai Rp 425 miliar.

Sorotan tajam itu, berakhir setelah Komisi VI dan Kementerian BUMN sepakat untuk menunda pembahasan PMN. Kadua belah pihak akan membawa pembahasan PMN ke rapat dengar pendapat khusus terkait PMN.