Freeport Bantah akan PHK Karyawan

TIMIKA, KOMPAS.com - Manajemen PT Freeport Indonesia membantah rumor yang menyebutkan dalam waktu dekat akan memangkas sebagian besar karyawannya seiring dengan akan berakhirnya operasi tambang terbuka Grasberg Tembagapura.

"Tidak ada rencana itu, tidak ada rencana mengurangi jumlah karyawan," kata Juru Bicara PT Freeport Indonesia Riza Pratama di Timika, Papua, Kamis (21/2/2019).

Riza mengakui tambang terbuka Grasberg yang mulai beroperasi pada dekade 1990-an kini memasuki masa-masa akhir operasinya.

Ke depan sebut dia, Freeport berkonsentrasi penuh dalam pengembangan tambang bawah tanah (underground mining).

Baca juga: Menteri ESDM: Presiden Tak Berminat Bertemu CEO Freeport

Sehubungan dengan kondisi itu, Riza mengatakan selama dua tahun hingga 2020 produksi konsentrat yang dihasilkan tambang bawah tanah Freeport belum bisa maksimal sebagaimana produksi tambang terbuka Grasberg selama ini.

"Dalam dua tahun ke depan memang ada transisi di mana tambang bawah tanah itu belum maksimal mencapai produksinya. Setelah itu kita harapkan produksinya akan naik terus. Makanya dalam dua tahun ini kami mengutamakan untuk pengiriman konsentrat ke pabrik smelter di Gresik," ujar Riza.

Menurut dia, dengan akan berakhirnya operasional tambang terbuka Grasberg maka produksi Freeport tahun ini hingga 2020 diprediksi akan turun drastis.

Hal itu, katanya, juga akan berdampak kepada pendapatan yang diterima PT Freeport, sehingga juga akan berimbas kepada jumlah kucuran dana kemitraan untuk menunjang program pengembangan masyarakat lokal di sekitar area tambang di Kabupaten Mimika.

"Tentu akan berdampak kepada gross revenue kita. Dana satu persen (dana kemitraan) itu juga besarannya juga bergantung pada pendapatan PT Freeport. Kami berharap proses transisi ini paling lambat dalam waktu tiga tahun ke depan sudah bisa berkembang lagi produksinya. Kalau produksi semakin meningkat maka sudah tentu akan lebih baik lagi kucuran dana kemitraan kepada masyarakat," ucapnya.

PT Freeport kini merencanakan akan mengoperasikan kereta tambang bawah tanah untuk menunjang operasi tambang masa depannya.

Hingga kini PT Freeport masih menunggu persetujuan dari Pemprov Papua untuk segera mengoperasikan kereta tambang bawah tanah tersebut.

Selain itu, Freeport juga diberikan waktu selama lima tahun oleh pemerintah untuk menyelesaikan pembangunan pabrik smelter di Gresik, Jawa Timur, yang nantinya berkapasitas dua juta dry metric ton (dmt) konsentrat Cu per tahun dan kapasitas "output" 460.000 katoda tembaga.

Direktur Utama Freeport Indonesia Tony Wenas mengatakan perusahaannya telah menyiapkan investasi sekitar 2,6 miliar dolar AS atau Rp36,4 triliun dengan asumsi nilai tukar Rp 14.000 per dollar AS, untuk menyelesaikan pembangunan pabrik pengolahan hasil tambang itu.