Indonesia Mungkin Hanya Dapat 30 Persen Saham Freeport Jika...

Kompas.com - 21/02/2019, 21:50 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Alpha Research Database Ferdy Hasiman menilai, Indonesia bisa saja tak mendapatkan 51 persen saham PT Freeport Indonesia seperti yang terjadi saat ini.

Hal itu kata dia, mungkin terjadi bila Presiden Jokowi tak melalukan reshuffle atau perubahan di kabinet pada 2016. Saat itu, salah satu menteri yang diganti yakni Sudirman Said.

Waktu menjabat sebagai menteri ESDM sebut dia, Sudirman masih menggunakan Peraturan Pemerintah yang dibuat menjelang Presiden Susilo Bambang Yudhoyono usai masa kerjanya. Yakni PP N0.77/2014, tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

"Salah satu klausal dalam PP itu menunjukan bahwa Freeport Indonesia hanya mendivestasikan 30 persen saham ke pemerintah Indonesia," ujarnya, di Jakarta, Kamis (21/2/2019).

Baca juga: Menteri ESDM: Presiden Tak Berminat Bertemu CEO Freeport

Ferdy yang juga penulis Buku Freeport: Bisnis Orang Kuat Vs Kedaulatan Negara itu mengatakan, PP No.77/2014 jelas merupakan  titik lemah daya tawar pemerintah dengan Freeport.

Seharusnya kata dia, Sudirman memberikan masukan kepada Presiden untuk mengubah PP tersebut saat itu. Sebab tak sesuai dengan UU No.4/2009 tentang Minerba yang memerintahkan divestasi saham mencapai 51 persen.

Menurut Ferdy, perubahan baru terjadi setelah Jokowi menunjuk Ignasius Jonan menjadi Menteri ESDM. PP 77/2014 lantas diubah menjadi PP 01/2017 yang memerintahkan Freeport untuk divestasi 51 persen saham kepada pemerintah Indonesia.

Renegosiasi kontrak baru Freeport pun menemukan titik terang. Hal ini menurut dia bisa terjadi lantaran sosok Jonan yang dikenal tegas dan tak mau didikte.

Freeport pun diminta untuk wajib mendivestasikan 51 persen ke pihak nasional dan wajib membangun smelter jikan ingin melanjutkan operasi tambang potensial di Grasberg.

Sebelumnya, Sudirman menyatakan bahwa Presiden Joko Widodo pernah menggelar pertemuan rahasia dengan bos Freeport McMoran James R Moffet.

Baca juga: Masa Depan Rantai Bisnis dan Orang Kuat di Sekitar Freeport...

Pertemuan itu disebut menyepakati soal surat 7 Oktober 2015 atau surat yang disebut sebagai cikal bakal perpanjangan izin PT Freeport Indonesia. 

Jokowi mengakui sempat beberapa kali bertemu dengan Presiden Freeport McMoran Inc James R Moffet di Indonesia.

Jokowi pun mengakui pertemuan tersebut untuk memperpanjang izin operasional Freeport di Indonesia. Namun, Jokowi mengungkapkan sejak awal pertemuan tersebut ditujukan untuk menguasai 51 persen saham Freeport.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Rincian Harga Emas Hari Ini di Pegadaian, dari 0,5 Gram hingga 1 Kg

Spend Smart
Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Jokowi Larang Instansi Pemerintah Impor Barang Luar Negeri, Ketua MPR: Peluang bagi INKA

Whats New
Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Jelang Musim Mengemudi di AS, Harga Minyak Dunia Melonjak 3 Persen

Whats New
Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Jelang Akhir Pekan, Harga Emas Antam Bertahan di Rp 988.000 Per Gram

Spend Smart
Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Luhut Sindir Perusahaan Sawit Besar Kantornya di Luar Negeri, Siapa yang Dimaksud?

Whats New
Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Bitcoin dkk Melemah, Cek Harga Kripto Hari Ini

Earn Smart
Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Ini Lowongan Kerja Kontrak 6 Bulan di Kantor Sri Mulyani, Lulusan SMK Boleh Mendaftar

Whats New
IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

IHSG Bakal Lanjut Melemah, Simak Rekomendasi Saham Hari Ini

Whats New
Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Catat Syarat dan Cara Daftar Grab Car Online 2022

Work Smart
Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Jepang Buka Perjalanan Wisata untuk 98 Negara, Ini Syaratnya

Whats New
Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Menko Airlangga Utarakan Momen G20, Bikin Indonesia di Posisi Sentral Pengaturan Transisi Energi  

Whats New
Wall Street Ditutup Menguat, Harga Saham–saham Retail Melonjak

Wall Street Ditutup Menguat, Harga Saham–saham Retail Melonjak

Whats New
[ POPULER MONEY ] Sanksi bagi CPNS yang Undurkan Diri | Pensiunan Anggota Dewan Bikin 'Waterpark'

[ POPULER MONEY ] Sanksi bagi CPNS yang Undurkan Diri | Pensiunan Anggota Dewan Bikin "Waterpark"

Whats New
Berapa Duit yang Dihabiskan DKI Jakarta untuk Formula E?

Berapa Duit yang Dihabiskan DKI Jakarta untuk Formula E?

Whats New
The Fed Beri Sinyal Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan

The Fed Beri Sinyal Kembali Naikkan Suku Bunga Acuan

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.