Tahun Ini El Nino Mengancam, Kementan Siapkan Langkah Antisipasi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tahun ini sektor pertanian kembali terancam anomali cuaca yang berpotensi El Nino. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) sudah memperingatkan pemerintah untuk mewaspadai potensi terjadinya El Nino.

El Nino akan berdampak signifikan pada produksi pangan seperti halnya terjadi pada 2015 lalu. Namun, Kementerian Pertanian (Kementan) sudah menyiapkan beberapa langkah antisipasi.

El Nino merupakan siklus alami bumi yang berkaitan dengan kenaikan suhu permukaan laut melebihi nilai rata-rata di Samudra Pasifik sekitar ekuator. Hal itu biasanya menyertai hawa panas.

Deputi Bidang Klimatologi BMKG, Herizal, menyebut pengaruh El Nino akan membuat musim kemarau datang lebih awal, yakni pada April. Secara umum puncak musim kemarau diprediksi akan terjadi pada Agustus - September 2019.

"Pemerintah perlu mewaspadainya dengan mengantisipasi terjadinya kekeringan dan kegagalan panen pada tanaman pertanian," ujar Herizal, Jumat (15/3/2019).

Beberapa wilayah akan mengalami musim kemarau lebih awal, yaitu sebagian wilayah NTT, NTB, Jawa Timur bagian timur, Jawa Tengah, Jawa Barat bagian tengah dan selatan, sebagian Lampung, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, dan Riau, juga Kalimantan Timur dan Selatan.

Dok Kementerian Pertanian Untuk menangani permasalahan kekeringan akibat El Nino, Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan tim khusus penanganan kekeringan. Tim khusus ini akan turun ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi.

Kendati demikian, Herizal menyatakan El Nino tahun ini tidak akan separah pada 2015. Dia menuturkan, peluang terjadinya El Nino tahun ini sebesar 55 persen hingga 60 persen, sementara 25,5 persen wilayah berpotensi musim keringnya maju, 24 persen wilayah keringnya di atas normal.

"Kondisi El Nino lemah diprediksi bertahan hingga Juni-Juli 2019 dan berpeluang melemah hanya 50 persen setelah pertengahan tahun," papar Herizal.

Untuk menangani permasalahan kekeringan akibat El Nino, Kementerian Pertanian sudah mempersiapkan tim khusus penanganan kekeringan. Tim khusus ini akan turun ke lokasi-lokasi kekeringan di wilayah sentra produksi padi.

Dirjen Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, tugas dan fungsi dari tim khusus tersebut akan melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait, antara lain TNI, Kementerian PUPR serta pemerintah daerah setempat.

Koordinasi tersebut memetakan permasalahan, negosiasi penggelontoran air dari bendung atau bendungan, serta terlibat langsung melaksanakan pengawalan gilir giring air sesuai jadwal yang disepakati.

"Secara umum permasalahan kekeringan yang terjadi disebabkan oleh curah hujan yang sedikit dan kondisi penggelontoran debit air dari bendung atau bendungan mengalami penurunan," kata Sarwo.

Pada tingkat pengaturan debit air, lanjut Sarwo, penyusunan rencana pengalokasian air dilaksanakan masih berdasarkan azas pemerataan per bangunan, belum fokus pada upaya penyelamatan tanaman yang kondisinya menjelang puso.

"Provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur menjadi provinsi yang paling rawan terdampak kekeringan," ujarnya.