Luhut: Kalau Uni Eropa Sikat CPO Sebegini Jauh, Kami Akan Bereaksi Keras...

Kompas.com - 20/03/2019, 18:42 WIB
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2/2019). KOMPAS.com/AKHDI MARTIN PRATAMAMenteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan saat diwawancarai di kantornya, Jakarta, Jumat (15/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan menegaskan, pemerintah pasti akan bereaksi keras andai Uni Eropa mengesahkan Delegated Act yang mendiskriminasi minyak kelapa sawit ( CPO).

Bila disahkan atau diadopsi, aturan itu merugikan Indonesia karena mengklasifikasikan CPO sebagai komoditas tidak berkelanjutan dan berisiko tinggi.

"Jadi akhirnya kalau ini menyikat sampai begini jauh, tentu kami akan bereaksi dengan keras karena kami (Indonesia) bukan negara miskin," ujarnya dalam acara briefing diskriminasi CPO di Kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Rabu (20/3/2019).

Baca juga: Menko Darmin: Indonesia Siap Lawan Diskriminasi CPO Uni Eropa

Luhut juga mengatakan, Indonesia tidak akan mengemis kepada Uni Eropa terkait persoalan CPO. Sebab, kata dia, sebagai bangsa Indonesia memiliki martabat dan kedaulatan.

CPO, sebur Luhut, tak sekedar komoditas ekpor utama Indonesia, namun juga terkait dengan sekitar 17 juta penduduk Indonesia yang bekerjaan terkait dengan sektor industri kelapa sawit.

Bila Delegeted Act diadopsi oleh Uni Eropa, maka CPO Indonesia akan terdampak. Hal ini bisa mengancam nasib 17 juta tenaga kerja di sektor kelapa sawit.

Baca juga: CPO Indonesia Dikerjai, Darmin Ancam Boikot Produk Uni Eropa

"Saya harap teman-teman Eropa mengerti, jangan hanya lihat dari kacamata bapak saja, tolong lihat dari kacamata kami," kata dia.

"Kalau presiden atau pemerintah tidak melawan ini, lantas kami bela rakyat kami itu gimana? Presiden sangat keras mengenai hal ini," sambungnya.

Delegated Act dirumuskan oleh Komisi Eropa dan akan dibawa ke Parlemen Uni Eropa untuk diambil keputusan.

Ada waktu dua bulan ke depan untuk Uni Eropa mengambil keputusan. Namun pemerintah meyebutkan keputusan tersebut bisa lebih cepat karena ada sejumlah pertemuan pada April 2019.



Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X