Ibu Kota Baru Tidak akan Jadi Penyangga Bisnis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ibu kota baru Indonesia nantinya akan berbeda dengan Jakarta. Di ibu kota saat ini, Jakarta menanggung banyak beban, yakni sebagai pusat pemerintahan, pusat aktivitas bisnis, dan kegiatan ekonomi terbesar. Sementara ibu kota yang masih dalam tahap kajian itu secara khusus hanya berfungsi sebagai pusat pemerintahan.

"Ibu kota tidak jadi penyangga bisnis, tapi untuk urusan pemerintahan saja," ujar Staf Khusus Presiden Bidang Ekonomi Ahmad Erani Yustika di Jakarta, Sabtu (4/5/2019).

Erani mengatakan, ibu kota baru akan dijadikan zonasi yang hanya berisi gedung-gedung pemerintahan, perumahan aparatur pemerintah, serta sarana dan prasarana pelengkap.

Luasan wilayahnya diperkirakan hanya 40.000 hektar. Dengan demikian, tak ada tumoang tindih antara beban pemerintahan dengan beban bisnis. Kecuali untuk daerah di sekitar ibu kota tersebut yang tetap diperhatikan sebagaimana daerah lainnya.

Baca juga: Pemindahan Ibu Kota Tak Kuras APBN

Sementara itu, kegiatan ekonomi dan bisnis, seperti industri, tetap berpusat di Jawa, khususnya Jakarta. Apa yang ada di Jakarta saat ini tetap berjalan.

"Pengembangan ekonomi daerah di sekitarnya hanya dalam konteks mencukupi kebutuhan warga di situ. Kalau pengembangan ekonomi, industri, dan sebagainya kan tidak akan bercampur dengan wilayah nanti," kata Erani.

Erani mengatakan, dengan adanya ibu kota baru, Indonesia punya peluang untuk membentuk sebuah kota yang bisa jadi teladan karena pembagian fungsi yang dijaga ketat. Di negara maju kata dia, pusat pemerintahannya berada di zonasi yang ketat dan tak tumpang tindih dengan kegiatan industri.

"Namanya ibu kota negara, harus menggambarkan hal ideal di satu negara. Keseluruhan praktik terbaik ada di sana. Dari mulai kualitas lingkungan yang bagus, organisasi dan koordinasi lembaga pemerintahan baik, efektivitas pengambilan keputusan, dan kangan sampai ibu kota negara teladan dari praktik pemborosan," kata Erani.