Keberpihakan Pemerintah kepada Penerbangan Perintis Dipertanyakan

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat penerbangan sekaligus anggota Ombudsman, Alvin Lie mempertanyakan keberpihakan pemerintah kepada masyarakat di daerah dan penerbangan perintis.

Saat ini menurut dia, pemerintah sibuk mencoba menurunkan harga tiket pesawat jet yang secara umum hanya melayani rute-rute penerbangan ke kota-kota besar.

"Pesawat baling-balik lebih mahal cost-nya dibanding jet. Apa Kemenhub cuma pedulikan masyarakat perkotaan untuk pariwisata?" ujarnya dalam diskuisi PAS PM, Jakarta, Rabu (19/6/2019).

"Padahal daerah-daerah lain sangat ketergantungan dengan pesawat baling-baling," sambung dia.

Baca juga: Catat, Ini 13 Rute Penerbangan yang Dipindahkan ke Bandara Kertajati

Belum lama ini, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi menurunkan Tarif Batas Atas tiket pesawat. Namun aturan itu hanya berlaku untuk pesawat jet, bukan untuk pesawat baling-baling.

Padahal menurut Alvin, banyak daerah yang penerbanganya tergantung dengan pesawat baling-baling. Sebagian besar rute penerbanganya merupakan rute perintis.

Selama ini ungkapnya, memang penerbangan rute perintis sebagian disubsidi oleh negara. Namun ia tidak melihat adanya penambahan anggaran subsidi oleh pemerintah.

"Saya pertanyakan di mana keadilannya, APBN kita ini untuk menyenangkan orang kota saja? menyenangkan orang asing untuk datang ke Indonesia?," ucap Alvin.

Pada 2018 lalu, jumlah rute penerbangan perintis mencapai 209 rute. Berdasarkan survei Litbang Ditjen Perhubungan Udara, 70 persen penumpang hanya sanggup membayar tiket Rp 200.000 - Rp 400.000.