YLKI: Apa Maskapai Berani Main-main Menggunakan Komponen Abal-abal?

Kompas.com - 10/08/2019, 05:04 WIB
Ilustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur KOMPAS.com/ Bambang P. JatmikoIlustrasi: Sejumlah maskapai nasional terparkir di Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan Kalimantan Timur

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Tulus Abadi menantang pemerintah untuk menurunkan Tarif Batas Atas (TBA) dan menghapus Tarif Batas Bawah (TBB).

Menurutnya, TBA sebesar 16 persen masih kurang efektif untuk meraih market pasar berdasarkan kemampuan daya beli.

"TBA 16 persen ya masih kurang. Berani enggak pemerintah menurunkan TBA sekalian menghapuskan TBBnya. karena TBB itu siluman, tidak ada dalam UU penerbangan ketentuan soal TBB," kata Tulus Abadi di Jakarta, Jumat (9/8/2019).

Baca juga: Garuda Indonesia: Penurunan Tarif Batas Atas Hambat Pendapatan Kami

Tulus mengatakan, saat ini pemerintah menetapkan TBA masih berdasarkan keinginan untuk membeli (willingness to pay), bukan kemampuan daya beli masyarakat (ability to pay).

Sementara TBB, dia berpendapat peraturan penentuan harga tiket pesawat seperti BB tidak diregulasi negara lain. Peraturan TBB di Indonesia memang hanya dijadikan perlindungan untuk mencegah persaingan tidak sehat.

Menurut dia tanpa ada TBB, maskapai penerbangan juga tak akan berani mengambil risiko untuk menggunakan onderdil abal-abal dan perang tarif bawah terlebih bila ada pengawasan dari pemerintah.

"Yang penting kalau soal safety ya pengawasan dari pemerintah. Apa mereka berani bermain-main menggunakan komponen abal-abal untuk onderdilnya? Kan tidak," ucap Tulus.

Kendati menantang, pihaknya berusaha untuk mengikuti kebijakan pemerintah yang telah diregulasi dalam persoalan tiket pesawat.

Dia pun tak tak memungkiri penetapan tarif berdasarkan willingness to pay mampu membuat tarif yang adil kepada konsumen maupun maskapai dalam hal keselamatan penerbangan.

"Lah regulasinya begitu, kecuali kalau mau ubah regulasi. Biar bagaimana pun regulasi kan dibuat untuk mengatur persaingan dan keselamatan penumpang. Jelas itu nomor 1, kalau konsumennya mati bagaimana? Jadi ini saya katakan tarif yang adil, tarif yang adil bagi konsumen dan adil bagi operator," pungkas Tulus.

Baca juga: Pemerintah: Harga Tiket Pesawat yang Mahal Itu Sebenarnya Normal



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Perusahaan Asuransi Ini Jadi Tempat Kerja Terbaik di Asia

Work Smart
Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Terkait UU Cipta Kerja, Ketua SPSI Gresik Minta Pemerintah Lebih Terbuka

Whats New
Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Menperin Dorong Pembentukan Kawasan Industri Halal

Whats New
Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Mau Sukses Cari Pekerjaan Baru? Siapkan Dulu 3 Hal Penting Ini

Work Smart
Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Menko Airlangga Pastikan Sertifikasi Produk Halal Gratis untuk UMKM

Whats New
Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Ganjar: Ada Daerah Bebas Covid-19 Raih Penghargaan, padahal Tak Pernah Testing...

Whats New
Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Sri Mulyani Mau Gratiskan Sertifikasi Halal untuk UMKM

Whats New
[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

[POPULER DI KOMPASIANA] Setahun Jokowi-Ma'ruf | Hari Santri Nasional | Ulang Tahun ke-12 Kompasiana

Rilis
Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Makanan, Minuman, hingga Farmasi Jadi Sektor Dikembangkan di Kawasan Industri Halal

Whats New
Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Cuti Bersama, Semua Kantor Cabang BCA Tidak Beroperasi

Whats New
Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Kegiatan RJIT Kementan Dongkrak Produktivitas Persawahan Bandung Barat

Rilis
komentar di artikel lainnya
Close Ads X