Mau Naikkan Iuran BPJS Kesehatan, Jokowi Diingatkan soal Legacy

JAKARTA, KOMPAS.com - Rencana pemerintah menaikkan iuran program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) BPJS Kesehatan disambut dingin DPR.

DPR mengingatkan Presiden Joko Widodo, bahwa kenaikan iuran BPJS Kesehatan akan menjadi warisan buruk di akhir periode pertamanya.

"Saya kira dari pembantu Presiden ini harus ada cara lain mengatasi ini ya," ujar Anggota Komisi XI DPR Didi Irawadi saat rapat kerja dengan pemerintah, Jakarta, Senin (2/9/2019).

"Jangan sampai kanaikan yang tidak populer ini dan membebani rakyat bawah. Ini akan menjadi legacy Pak Jokowi di era periode pertama," sambung dia.

Baca juga : Jika Iuran Tak Naik, Defisit BPJS Kesehatan Bisa Capai Rp 77,9 Triliun

Politisi Partai Demokrat itu meminta pemerintah lebih memiliki rasa kepekaan yang tinggi kepada masyarakat.

Jangan sampai masalah defisit BPJS Kesehatan yang diperkirakan Rp 32,8 triliun pada 2019 justru dibebankan kepada masyarakat dengan menaikan iuran BPJS Kesehatan.

"Saya kira pemerintah terutama Kemenkeu harus memikirkan baik-baik karena sebagai mana kita ketahui, kemarin Presiden begitu bersemangat memindahkan Ibu Kota ke Kaltim dengan dana enggak main-main hampir Rp 500 triliun," ucap dia.

Usulan Menkeu

Pekan lalu, Menteri Keuangan Sri Mulyani telah mengusulkan kenaikan iuran sebesar dua kali lipat, artinya, peserta JKN kelas I yang tadinya hanya membayar Rp 80.000 per bulan harus membayar sebesar Rp 160.000.

Kemudian untuk peserta JKN kelas II yang tadinya membayar Rp 110.000 dari yang sebelumnya Rp 51.000.

Sementara itu untuk peserta JKN mandiri kelas III yang tadinya hanya membayar iuran sebesar Rp 25.500 harus menaikkan iuran bulanannya menjadi Rp 42.000 per bulan.

Dirut BPJS Kesehatan Fachmi Idris menyebut, bila iuran tidak di naikan, maka defisit BPJS Kesehatan akan tembus Rp 77,8 triliun pada 2024.

Baca juga: Akali Iuran BPJS Kesehatan, 2.348 Perusahaan Siap-siap Kena Saksi