Pemerintah Jangan Buru-buru Cabut Subsidi Listrik Pelanggan 900 VA

Kompas.com - 04/09/2019, 19:02 WIB
Ilustrasi black out SHUTTERSTOCKIlustrasi black out

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah diminta untuk tidak buru-buru mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 VA.

Sebab, banyak risiko dari pencabutan subsidi tersebut.

Demikian kata pengamat energi dari Indonesian Resources Studies, Marwan Batubara kepada Kompas.com di Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Datanya harus benar-benar dan diversifikasi dulu sebelum diputuskan, jangan cari gampangnya saja lah," ujarnya saat dihubungi Kompas.com.

Baca juga: Catat, Subsidi Listrik 24,4 Juta Pelanggan 900 VA Dicabut pada 2020

Dalam rapat Panitia Kerja (Panja) Anggaran Banggar DPR, Kementerian ESDM menyebut bahwa 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA tersebut merupakan rumah tangga mampu (RTM).

Sedangkan 7,1 juta pelanggan listrik 900 VA lainnya tetap diberikan subsidi karena merupakan rumah tangga miskin.

Dengan mencabut subsidi 24,4 juta pelanggan listrik 900 VA, maka subsidi listrik menjadi Rp 54,8 triliun pada 2020, lebih kecil dari Rp 65,3 triliun pada 2019.

Menurut Marwan, data pelanggan tersebut harus terlebih dahulu diverifikasi sebelum subsidi listrik dicabut.

Pasalnya, 24,4 juta pelanggan bukanlah angka yang sedikit.

Baca juga: Subsidi 900 VA Dicabut, PLN Bilang Akan Ada Penyesuaian

Terlebih lagi, banyak pelaku usaha mikro dan kecil juga masuk dalam kategori pelanggan listrik 900 VA.

Apabila tidak data tidak akurat, maka pencabutan subsidi bisa tidak tepat sasaran.

"DPR juga kan mestinya membela orang banyak jangan membela yang tidak menjalankan fungsinya yang optimal," kata dia.

Sebelumnya, pelaku usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) juga menolak rencana pemerintah mencabut subsidi listrik 24,4 juta pelanggan 900 VA pada 2020.

Menurut Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun, mayoritas pelaku usaha mikro dan kecil merupakan pelanggan listrik 900 VA yang selama ini masih disubsidi pemerintah.

"Pak Jokowi, kami menolak subsidi 900 VA dicabut," ujar Ketua Asosiasi UMKM Indonesia (Akumindo) Ikhsan Ingratubun kepada Kompas.com, Jakarta, Rabu (4/9/2019).

"Pak Jokowi, janganlah kebijakan yang sudah baik kepada rakyat, usaha mikro dan kecil ini digeser," sambungnya.

Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar di artikel ini! *S&K berlaku


Dapatkan Smartphone dan Voucher Belanja dengan #JernihBerkomentar dibawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X