Dukung Aktivitas Bisnis di Nusa Dua, ITDC Gandeng Kejati Bali

Kompas.com - 04/10/2019, 11:55 WIB
Wisatawan asing sedang menikmati hempasan ombak di kawasan water blow, kawasan Nusa Dua Bali, Rabu (8/3/2017). KOMPAS.com/IRA RACHMAWATIWisatawan asing sedang menikmati hempasan ombak di kawasan water blow, kawasan Nusa Dua Bali, Rabu (8/3/2017).

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) atau Indonesia Tourism Development Corporation (ITDC), BUMN pengembang kawasan pariwisata The Nusa Dua, Bali, dan The Mandalika, NTB menyepakati kerja sama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Bali.

Kerja sama ini terkait Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara untuk kawasan pariwisata The Nusa Dua. Dengan kerja sama ini, maka aktivitas bisnis di kawasan Nusa Dua dapat tumbuh dan berkembang.

Direktur Utama ITDC Abdulbar M Mansoer menjelaskan, kerja sama bertujuan untuk menangani bersama penyelesaian masalah hukum di Bidang Hukum Perdata dan Tata Usaha Negara yang dihadapi oleh kawasan pariwisata The Nusa Dua.

Ini baik di dalam maupun di luar Pengadilan, meliputi kegiatan Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Pelayanan Hukum, Penegakan Hukum, dan Tindakan Hukum Lain yang sesuai dengan Undang-Undang.

“Sebagai BUMN, ITDC selalu menjunjung tinggi kepatuhan hukum dan prinsip-prinsip GCG dalam melaksanakan aktivitas bisnis Perusahaan. Namun kegiatan bisnis ITDC tidak dapat terlepas dari potensi-potensi permasalahan hukum di kemudian hari," kata Abdulbar dalam keterangannya, Jumat (4/10/2019).

Baca juga: Investasi di KEK Mandalika Dijamin Mudah oleh ITDC

Sebagai pencegahan agar tindakan korporasi yang ditempuh Perusahaan berjalan pada koridor hukum, Kejati Bali akan memberikan pengawalan dalam bentuk pertimbangan-pertimbangan hukum.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kami berterima kasih kepada Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali atas dukungan yang diberikan hingga saat ini, sehingga kami dapat terus menjalankan prinsip-prinsip berusaha yang baik di Indonesia dan dalam koridor hukum yang berlaku," imbuh Abdulbar.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Bali Idianto menuturkan, perjanjian ini merupakan realisasi dan wujud saling pengertian akan perlunya peranan Jaksa Pengacara Negara dalam penyelesaian masalah hukum Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, baik yang telah maupun yang akan dihadapi oleh ITDC dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang pengembangan pariwisata.

"Kami harapkan perjanjian ini dapat memberi manfaat dalam mendukung kegiatan usaha ITDC, khususnya terkait pengembangan pariwisata, untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara," sebut Idianto.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.