DPR Sebut Perluasan Penggunaan Gas Bumi Bakal Hemat Subsidi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar Ridwan Hisyam mendorong pemerintah lebih berani dalam mengambil kebijakan di sektor energi.

Pasalnya, selama lima tahun pertama pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla, ketergantungan terhadapenergi impor energi masih tinggi. Akibatnya, neraca dagang Indonesia terus mengalami defisit lantaran impor migas yang besar.

"Harus ada paradigma yang berbeda untuk lima tahun ke depan jika kita ingin memangkas ketergantungan pada energi impor. Presiden Jokowi dan menteri ESDM harus mengubah arah kebijakan agar gas bumi menjadi prioritas," kata Ridwan dalam pernyataannya, Kamis (31/10/2019).

Menurutnya, terobosan pemerintah dengan menghadirkan B10, B20, B30 hingga rencananya sampai B100 merupakan langkah strategis dan positif. Namun, akan lebih baik lagi jika potensi energi yang sudah ada dan lebih efisien dioptimalkan pemanfaatannya.

Baca juga: PGN Terus Bangun Infrastruktur untuk Optimalkan Penggunaan Gas Bumi

"Sayang jika gas bumi yang diproduksi di dalam negeri justru harus diekspor. Padahal jika dimanfaatkan untuk menggerakkan industri di dalam negeri bisa menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan nilai produk dalam negeri," ujarnya.

Data Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) mencatat sampai September 2019 kilang Liquefied Natural Gas (LNG/gas alam cair) Bontang telah mengekspor sebanyak 52,5 kargo dan LNG Tangguh sebanyak 67,5 kargo. Maret lalu Kementerian ESDM juga telah menyetujui rencana ekspor LNG dari blok Tangguh ke Singapura sebanyak 84 kargo mulai tahun 2020.

Ridwan mengatakan, optimalisasi gas domestik hanya bisa dilakukan jika pembangunan infrastruktur dapat dikerjakan secara lebih masif. Apalagi sumber gas bumi ke depan akan lebih banyak berada di Indonesia Timur seiring pengembangan Blok Tangguh Train III dan proses produksi Blok Masela.

"Seharusnya kita bisa mengalokasikan dana untuk membangun infrastruktur gas bumi ini. Cadangan gas kita lebih banyak. Jika tidak didukung infrastruktur gas, potensi energi di dalam negeri ini ya hanya akan di ekspor dan kita akan menggunakan energi impor yang lebih mahal untuk memenuhi kebutuhan energi di dalam negeri," sebut Ridwan.

Baca juga: Gas Bumi Indonesia Jauh Lebih Murah Dibanding Singapura dan China

Ia juga mengingatkan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) energi untuk terus memperkuat kemampuan sumber daya manusia. Sebab ditengah kebutuhan energi domestik yang semakin besar, penguasaan teknologi untuk memperluas pemanfaatan gas bumi sangat dibutuhkan.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Energy Watch Mamit Setiawan mengatakan, Menteri ESDM yang baru dapat fokus kepada pemanfaatan energi yang memiliki cadangan besar di Indonesia seperti gas bumi. Optimalisasi pemanfaatan gas bumi ini dinilai dapat menurunkan defisit neraca migas.

“Pembangunan infrastruktur gas akan menjadi salah satu kunci keberhasilan menurunkan defisit migas. Sektor rumah tangga dan industri harus didorong untuk dapat beralih ke gas bumi," jelas Mamit.