Jokowi Ingin Ganti Eselon III dan IV dengan Kecerdasan Buatan?

Kompas.com - 28/11/2019, 12:13 WIB
Presiden Joko Widodo di acara KOMPAS100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019). KOMPAS.COM/MUTIA FAUZIAPresiden Joko Widodo di acara KOMPAS100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com — Presiden Joko Widodo kembali menyinggung rencana pemangkasan birokrasi dengan memotong jabatan eselon III dan IV di kementerian dan lembaga.

Realisasi pemangkasan eselon tersebut bakal direalisasikan tahun depan.

"Tahun depan akan kita lakukan pengurangan eselon, kita punya eselon I, II, III, IV. Yang III dan IV ini akan kita potong," ujar Jokowi di acara Kompas100 CEO Forum di Jakarta, Kamis (28/11/2019).

Jokowi mengatakan nantinya tugas-tugas administratif yang diemban oleh jabatan-jabatan tersebut bakal diganti dengan artificial intelligence (AI) alias kecerdasan buatan.

Baca juga: Ternyata Tak Semua Eselon III-V Akan Dipangkas Jokowi, Ini 3 Kriterianya

Adapun aparatur sipil negara alias ASN yang bersangkutan bakal dialihkan menjadi jabatan fungsional.

Mengenai perubahan tersebut, Jokowi pun telah memerintahkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPANRB) Tjahjo Kumolo untuk segera merealisasikan.

"Saya sudah perintahkan kepada MenPAN (RB) untuk mengganti dengan AI. Kalau diganti dengan artificial intelligence, birokrasi kita akan lebih cepat," kata Kepala Negara.

Akan tetapi, Jokowi menegaskan bahwa perombakan tersebut tergantung dari omnibus law yang sedang disusun oleh pemerintah.

Baca juga: Jokowi Ingin Pangkas Eselon, Perhatikan Hal Ini

Melalui omnibus law, pemerintah akan merevisi sebanyak 74 UU termasuk terkait pemangkasan sistem eselon aparatur sipil negara (ASN) tersebut.

"Sekali lagi ini (pemangkasan sistem eselon) juga nanti akan sangat tergantung omnibus law yang kita sampaikan ke DPR," kata dia.

Dia mengatakan yakin dengan adanya pemangkasan birokrasi maupun aturan yang akan dibabat oleh omnibus law itu akan mempercepat kinerja pemerintah.

"Tapi ini masih tergantung dari persetujuan DPR," ujar dia.
Baca juga: Melalui Omnibus Law, Pemerintah Kejar Pajak Netflix hingga Facebook



Dapatkan Voucher Belanja jutaan rupiah, dengan #JernihBerkomentar di bawah ini! *S&K berlaku
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X