Ada Potential Loss Penerimaan Pajak karena Omnibus Law, Ini Strategi DJP

Kompas.com - 10/12/2019, 21:28 WIB
Ilustrasi pajak THINKSTOCKS/WAVEBREAKMEDIA LTDIlustrasi pajak

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah memproyeksikan omnibus law perpajakan bakal mulai berlaku tahun 2020 mendatang. Pasalnya dalam revisi peraturan perpajakan tersebut, pemerintah merelaksasi beberapa peraturan perpajakan untuk meningkatkan gairah investasi di Indonesia.

Hal tersebut berpotensi memunculkan risiko kehilangan penerimaan pajak atau potential loss.

Namun demikian, Direktur Jenderal Pajak Suryo Utomo pun mengatakan, omnibus law pun di sisi lain bisa memunculkan basis-basis perpajakan baru.

"Kalau misal mau kita lihat peneriman turun, kita akan mencari basis baru, itung-itungannya ada. Waktu tarif turun penerimaan akan turun sekarang bagaimana emncari kompensasinya? Salah satu di antaranya  perluasan basis tadi lewat e-commerce, kalau kita letakkan sebagai pemungut PPN (Pajak Pertambahan Nilai) kan jadi basis baru tuh," ujar dia di Jakarta, Selasa (10/12/2019).

Misalnya saja, dalam omnibus law pemerintah mengatur mengenai pajak perusahaan digital.

Sebelumnya sebuah badan usaha harus memiliki Badan Usaha Tetap (BUT) agar bisa dikenakan pajak. Kini, selama perusahaan tersebut digunakan oleh penduduk Indonesia dan melakukan kegiatan dengan nilai ekonomi di Indonesia, perusahaan tersebut bisa memungut PPN kepada penggunanya.

Baca juga: Di Depan Pengusaha, Dirjen Pajak Ungkap Penerimaan yang Seret

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

 

Selain itu, perusahaan digital tersebut juga harus membayarkan Pajak Penghasilan (PPh) badannya.

"Jadi penyelenggara TV asing, selama ini ngga pernah bayar PPN, nanti kita minta tolong dalam tv asing itu tolong pungutin dan setorin. Jadi sama-sama, nonton TV asing sama TV dalam negeri, sama-sama bayar PPN," ujar dia.

"Kedua berkaitan dengan e-commerce bagaimana memakai tanda kutip penghasilan dia di Indonesia. Karena dia berkegiatan di Indonesia, pasti kita inta bagian pajak yang berasal dari sini. Seberapa besar (pungutan pajaknya), itu yang akan didiskusikan," ujar Suryo.

Selain itu, pemerintah juga meringankan bunga denda perpajakan.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.