Ekspor Minyak Sawit Indonesia Kena Tarif, Luhut: Enggak Masalah!

Kompas.com - 13/12/2019, 07:34 WIB
Menko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIMenko Maritim dan Investasi, Luhut B Pandjaitan memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Maritim dan Investasi, Jakarta, Kamis (12/12/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Adanya larangan ekspor minyak sawit mentah (crude palm oil/CPO) ke Uni Eropa tidak membuat Indonesia khawatir.

Meski Uni Eropa berencana akan mengenakan tarif ekspor terhadap minyak sawit mentah lndonesia sebesar 400 juta dollar AS.

Pasalnya, minyak sawit ini akan diolah sendiri dalam bentuk biodiesel. Indonesia telah menerapkan bahan bakar biodiesel 20 (B20) sejak 1 Desember 2018. Ditambah lagi, B30 akan diterapkan pada Desember tahun ini.

"Enggak ada masalah, cuma 400 juta dollar AS. Nanti kalau kita B20, B30, B40 kita mungkin nggak perlu lagi ekspor ke sana," kata Menko Maritim dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, di Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca juga: Dubes Uni Eropa Sebut Tak Ada Larangan Impor Minyak Sawit RI

Bahkan, bila CPO tetap dilakukan ekspor maka tidak mencukupi kebutuhan biodiesel dalam negeri. Oleh sebab itu, dibutuhkan rencana pengembangan CPO.

"Malah mungkin, jumlah sawit kita enggak cukup lagi untuk itu (pengolahan biodiesel). Jadi, mesti kita replanting program, nanti bisa produksi sawitnya naik," ujarnya.

Uni Eropa akan menghentikan pemakaian minyak sawit sebagai bahan bakar hayati pada 2030 mendatang. Awalnya, keputusan ini dinilai diskriminatif oleh Indonesia hingga akhirnya pemerintah melayangkan surat protes ke Uni Eropa.

Namun, Presiden Joko Widodo sebelumnya mengatakan, untuk menekan defisit transaksi berjalan (current account deficit/CAD) bisa melalui upaya mengolah hasil sawit, yaitu minyak sawit mentah menjadi biodiesel di dalam negeri.
Baca juga: Kelapa Sawit Sumbang Inflasi IHPB November 2019

Nilai defisit transaksi berjalan per kuartal III 2019 turun menjadi 7,7 miliar dollar AS, atau 2,7 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB). Angka itu lebih rendah daripada defisit per triwulan sebelumnya, yaitu 8,2 miliar dollar AS (2,9 persen) dari PDB.

Menurut catatan Bank Indonesia (BI), penyebab utama defisit menyempit karena adanya peningkatan surplus neraca perdagangan barang. Dibarengi defisit neraca dagang migas yang menurun dan surplus neraca dagang nonmigas yang stabil.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

BLT UMKM Sudah Masuk Tahap II, Bagaimana Skema Pencairan?

Whats New
373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

373.745 Orang Masuk Daftar Hitam Kartu Prakerja, Ini Sebabnya

Whats New
Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Menaker ke Pendemo UU Cipta Kerja: Kalau Tidak Puas, Bisa Digugat ke MK!

Whats New
7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

7 Kota di Indonesia yang Dibangun Penjajah Belanda dari Nol

Whats New
Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Omzet Anjlok Selama Pandemi, Aulia: Bersyukur Banget Dapat Bantuan dari Pak Presiden Ini...

Smartpreneur
Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Milenial juga Bisa Beli Rumah Sendiri, Ikuti 4 Cara ini!

Earn Smart
Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Menaker Jamin UU Cipta Kerja Tetap Sejahterakan Buruh

Whats New
Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Kemenperin: Halal Bukan Karena Masalah Agama, Sekarang Jadi Fesyen

Whats New
Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Ulin Yusron, Influencer Jokowi yang Jadi Komisaris BUMN ITDC

Whats New
[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

[POPULER MONEY] Cara Daftar BLT UMKM bagi yang Tak Punya Rekening | Luhut Geram Gantungan Baju Pun Impor

Whats New
Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Ada BLT UMKM Tahap II, Ini Syarat hingga Cara Mendapatkannya

Whats New
BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

BPK Tanggapi Pernyataan Benny Tjokro dalam Persidangan Kasus Jiwasraya

Whats New
DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

DPR Sebut Kenaikan Cukai Bisa Tingkatkan Peredaran Rokok Ilegal

Whats New
Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Mendag: Industri Halal Topang Kinerja Neraca Dagang Indonesia

Whats New
Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Satgas PEN: Bergerak Bersama, Jangan Buang Waktu Pertentangkan Covid-19

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X