JAKARTA, KOMPAS.com - Karena alasan maraknya penyelundupan, Menteri Kelautan dan Perikanan (KKP) Edhy Prabowo berencana merevisi aturan yang melarang ekspor benih lobster. Bagai bola liar, wacana ini menuai kontroversi.
Regulasi yang terbit pada era Menteri KPP Susi Pudjiastuti itu yakni Peraturan Menteri (Permen) Nomor 56 Tahun 2016 tentang Larangan Penangkapan dan atau Pengeluaran Lobster, Kepiting, dan Rajungan dari Indonesia.
Presiden Joko Widodo akhirnya buka suara untuk menjawab kritikan mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti soal rencana pemerintah membuka ekspor bibit lobster.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini berujar, keinginan Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo untuk mencabut larangan ekspor bibit lobster, harus dilihat dari efek kemanfaatan dan lingkungannya.
Jokowi mengingatkan, ekspor bibit lobster harus memperhatikan faktor keseimbangan. Artinya, nilai tambah untuk dalam negeri harus diperoleh dan lingkungan juga tidak rusak.
Baca juga: Soal Benih Lobster, Hashtag Tenggelamkan Edhy Prabowo Jadi Trending
Menurutnya, nasib nelayan yang selama ini menggantungkan hidupnya pada penangkapan benih lobster juga perlu diperhatikan.
"Jangan juga awur-awuran, semua ditangkapin, diekspor, juga enggak benar. Keseimbangan itu paling penting, bukan hanya bilang jangan (ekspor)," tegas Jokowi usai meresmikan Tol Balikpapan-Samarinda di Kabupaten Kutai Kertanegara, Selasa (17/12/2019).
Dikatakan Jokowi, rencana revisi yang didengungkan Edhy masih sifatnya kajian yang melibatkan banyak pakar.
"Saya kira pakar-pakarnya tahulah mengenai bagaimana tetap menjaga lingkungan, agar lobster itu tidak diselundupkan, tidak dieskpor secara awur-awuran, tapi juga nelayan dapat manfaat dari sana, nilai tambah ada di negara kita," ujar Jokowi.
"Yang paling penting, menurut saya, negara mendapatkan manfaat, nelayan mendapatkan manfaat, lingkungan tidak rusak. Yang paling penting itu," tambahnya.
Ikut
