Gapki Tagih Janji Prabowo Bentuk Badan Sawit

JAKARTA, KOMPAS.com - Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) menagih janji Presiden Terpilih Prabowo Subianto yang akan membangun Badan Sawit.

Wakil Ketua Umum III Gapki Satrija B. Wibawa mengapresiasi janji Prabowo Subianto yang ingin membentuk Badan Sawit. Gakpi, kata dia, akan mengawal sampai Prabowo mewujudkan janji tersebut.

"Kita berterima kasih kepada Presiden Terpilih yang telah berkomitmen membentuk badan khusus kelapa sawit. Oleh karena itu, kita kawal bareng beliau ini mewujudkan badan tersebut," kata Satrija dalam acara Halal Bihalal di Jakarta, Selasa (30/4/2024).

Satrija mengatakan, kehadiran Badan Sawit nantinya akan menjawab program-program yang dibutuhkan Gapki, salah satunya hilirisasi.

Baca juga: Asosiasi Minta Pemerintah Bentuk Badan Sawit

Ia mengatakan, pemerintah harus mengantisipasi hilirisasi dan investasi yang masuk tidak mengganggu produksi di hulu.

"Kebetulan Gapki adalah organisasi pengusaha sawit di sektor hulu," ujarnya.

Lebih lanjut, Satrija mengatakan, terdapat beberapa hambatan di sektor sawit khususnya dalam mengejar Indonesia Emas 2045.

Menurut dia, hal ini menjadi alasan penting Badan Sawit dibentuk. Pertama, lahan kebun tambahan sudah tidak ada. Kedua, sebagian besar lahan sawit sydah replanting.

Ketiga, potensi kekurangan lahan lantaran beberapa kebun diforestasikan, dan keempat keterbatasan lahan produksi.

"Atas fakta-fakta ini jawaban pragmatisnya adalah Badan Sawit yang akan dibentuk oleh Presiden Terpilih. Untuk itu, kita sebagai pengingat dan pengawal komitmen tersebut agar bangsa ini tidak terbiasa sebagai bangsa pelupa," ucap dia.

Baca juga: Tanggapi Usulan Bentuk Badan Sawit Indonesia, Moeldoko: Jangan Latah

Sebelumnya, Perwakilan Tim Kampanye Nasional (TKN) calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, Panji Irawan mengatakan, Prabowo-Gibran mendukung pembentukan Badan Sawit Indonesia untuk menjembatani petani agar semakin berkembang.

Ia mengatakan, hal tersebut mencontoh kebijakan Malaysia yang memiliki badan otoritas sawit.

"Kami mendukung keterwakilan petani sawit di manajemen Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS). Terakhir kami akan menjamin regulasi yang berpihak pada petani sawit dan semua proses pembuatan kebijakan terkait sawit akan kami ikut sertakan," kata Panji dalam diskusi Bincang Kompas bertajuk "Urun Rembuk bersama Stakeholder Sawit Nasional" di Hotel Santika, Jakarta, Rabu (17/1/2024).

Baca juga: Gapki: Ekspor Minyak Sawit Turun 26,48 Persen Per Februari 2024

Panji mengatakan, untuk menyejahterakan para petani sawit, Prabowo-Gibran akan memastikan kepemilikan lahan bagi petani.

"Pertama, kepastian kepemilikan lahan, pak Prabowo dan pak Gibran akan mendukung untuk dapat mengakui legalitas kebun sawit terkait kawasan hutan dan sertifikasi kebun petani dengan dana sawit," ujarnya.

Panji mengatakan, Prabowo-Gibran juga akan mendukung para petani untuk masuk ke sisi hilir yaitu masuk ke Pabrik Kelapa Sawit. Hal tersebut, kata dia, dapat tercapai dengan pembentukan koperasi petani.

"Tadi kita petani enggak bisa ya koperasi dong berkumpul, berhimpun gitu, setoran masing-masing, kita bantu nanti caranya, jadi tidak hanya jual buah sawit saja," ucap dia.