Jelang Musim Tanam, 1,47 Juta Ton Pupuk Bersubsidi Disiapkan

JAKARTA, KOMPAS.com - PT Pupuk Indonesia (Persero) mencatatkan telah menyalurkan sebanyak 8.13 juta ton pupuk bersubsidi sampai dengan 15 Desember 2019.

Capaian tersebut setara dengan 92 persen dari total alokasi tahun 2019 yang sebesar 8,8 juta ton. Pupuk yang disalurkan terdiri dari 3.56 juta ton Urea, 2.28 juta ton NPK, 738.000 ton SP-36, 909.000 ton ZA dan 693.000 ton Organik.

Selain itu, menjelang musim tanam, Pupuk Indonesia Grup juga telah menyiapkan stok nasional pupuk bersubsidi dengan jumlah tiga kali lipat dari ketentuan dan cukup untuk memenuhi kebutuhan selama dua bulan.

Direktur Utama Pupuk Indonesia Aas Asikin Idat menuturkan, tercatat per 16 Desember 2019, stok nasional pupuk subsidi sampai dengan lini IV atau tingkat pengecer mencapai 1.47 juta ton, terdiri dari 696.393 ton Urea, 405.265 ton NPK, 178.112 ton SP-36, 122.448 ton ZA dan 68.916 ton Organik.

Baca juga: Stok Pupuk di Jabar dan Banten Aman hingga Tiga Bulan ke Depan

"Kemudian, untuk mengantisipasi tingginya kebutuhan, kami juga menyediakan stok pupuk non subsidi sebanyak 226.345 ton yang tersebar hingga ke lini IV. Sehingga jelang musim tanam, ketersediaan pupuk bagi pertanian dapat terjaga," kata Aas dalam keterangannya, Kamis (19/12/2019).

Aas pun mengingatkan agar para distributor pupuk bersubsidi dapat selalu siap melaksanakan penyaluran dengan optimal dan sesuai dengan prinsip enam tepat atau 6T, yakni tepat jenis, tepat jumlah, tepat harga, tepat tempat, tepat waktu, dan tepat mutu.

Hal tersebut guna memastikan ketersediaan pupuk bersubsidi bagi petani sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan pemerintah.

Baca juga: Revitalisasi Pabrik Pupuk Jadi Cara Tekan Konsumsi Gas

"Distributor dan kios-kios pengecer resmi memiliki peran yang sangat penting dalam keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi," ujar Aas.

"Pupuk Indonesia pun secara berkala terus melakukan monitoring distribusi guna memastikan pupuk bersubsidi di terima oleh para petani yang memang berhak dan terdaftar dalam Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok (RDKK) Petani," jelasnya.