Soal Ojol Bawa Penumpang, Kemenhub: Implementasinya Dikembalikan kepada Pemda

Kompas.com - 14/04/2020, 05:06 WIB
Tangkapan layar video yang menampilkan sejumlah pengemudi ojek online menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah atas penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB). Tangkapan layar video WhatsAppTangkapan layar video yang menampilkan sejumlah pengemudi ojek online menyatakan kekecewaan terhadap pemerintah atas penerapan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

JAKARTA, KOMPAS.com- Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk menentukan operasional ojek online selama pembatasan sosial berskala besar (PSBB) diterapkan.

Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, melalui Pasal 11 ayat 1d Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) Nomor 18 Tahun 2020, pihaknya memperbolehkan ojol untuk tetap mengangkut penumpang selama PSBB diterapkan.

Namun, pemerintah daerah diberikan kewenangan sepenuhnya untuk mengadopsi aturan tersebut atau tidak.

"Keputusan implementasinya akan dikembalikan kepada pemerintah daerah setelah melakukan kajian terhadap, kebutuhan ekonomi masyarakat, ketersedian transportasi di daerah tersebut, ketersediaan jaring pengaman sosial, dan lain-lain," tutur Adita dalam keterangan tertulis, Senin (13/4/2020).

Baca juga: Bikin Bingung, Beda Pendapat Kemenkes dan Kemenhub Soal Ojek Online Bawa Penumpang

Adita menegaskan, peraturan ini sejalan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) Nomor 9 Tahun 2020, yaitu untuk mencegah penyebaran virus corona 19 di Indonesia.

Menurut dia, pihaknya juga telah melakukan koordinasi lebih lanjut dengan Kementerian Kesehatan dan berbagai pemerintah daerah.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

“Penyusunan Peraturan telah melalui koordinasi intensif kedua belah pihak bersama dengan pemerintah daerah," kata Adita.

Baca juga: Izinkan Ojol Angkut Penumpang, Apa Alasan Kemenhub?

Lebih lanjut, Adita menekankan, setiap daerah memiliki karakteristik wilayah dan kebutuhan transportasi yang berbeda-beda.

Oleh karenanya, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk melakukan kajian terkait aturan-aturan yang sudah diterbitkan pemerintah pusat.

“Semua saling melengkapi agar pengendalian transportasi dapat turut mencegah penyebaran Covid 19,” ucap Adita.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.