Dampak Covid-19, BI Diminta Lebih Agresif Sokong Dunia Usaha

JAKARTA, KOMPAS.com - Negara-negara terdampak Covid-19 terus berupaya untuk secara gradual bertahan dan bangkit dari kemungkinan pandemi krisis ekonomi.

Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Ahmad M Ali berpendapat situasi yang saat ini terjadi akan mengkhawatirkan jika tidak ada mitigasi dan langkah terukur yang segera diambil.

Ia mengatakan kalau tidak ada langkah bersama baik di nasional maupun internasional, akan lebih banyak lagi penderitaan yang dihadapi pengusaha dan pekerja.

“Yang terjadi saat ini bukan hanya stok bahan baku terbatas yang dialami industri. Negara buyer pun menunda pembeliannya bahkan ada yang bersiap menghentikan pesanan. Kalau tidak ada langkah bersama baik di nasional maupun internasional, akan lebih banyak lagi penderitaan yang dihadapi teman-teman pengusaha dan pekerja," ujarnya dalam keterangan resmi yang diterima Kompas.com, Senin (4/5/2020).

Bahkan menurut dia apabila hal ini masih terus terjadi produksi nasional dapat benar-benar terganggu.

Baca juga: BI Ogah Cetak Uang Tambahan untuk Suntik Likuiditas, Ini Alasannya

Oleh sebab itu, lanjut Ahmad, perlu ada insentif yang benar-benar menyasar keberlangsungan usaha. Menurut dia, problem yang dihadapi dunia usaha selain soal pajak penghasilan yang sudah pasti turun karena pembelian juga menurun, adalah soal likuiditas keuangan apalagi banyak penerimaan yang semestinya dibukukan perusahaan menjadi tertunda atau batal.

“Keringanan pajak dan relaksasi kredit UMKM yang ditetapkan Perppu 1/2020 itu bagus. Namun belum cukup untuk tetap bisa menggerakkan usaha. Harus ada insentif yang diberikan untuk membantu kelancaran likuiditas usaha dan ini bisa disampaikan melalui bank sebagai leverage dunia usaha,” ucapnya.

Ahmad Ali yang juga Ketua Fraksi NasDem DPR RI mengatakan, dunia usaha akan sangat terbantu jika Bank Indonesia memberikan dukungan terhadap bank komersial sasaran. Hal ini penting untuk memastikan bahwa kebijakan Bank Indonesia benar-benar tepat sasaran.

“BI bisa misalnya memberikan sokongan dana pinjaman berbunga rendah, misalnya 4 persen per tahun, bagi bank yang mengelola kredit UMKM. Dengan proyeksi perbaikan ekonomi nasional secara bertahap pada tahun 2021-2022, BI bisa mensupport bank dengan tenor paling cepat 18 bulan dan skema pembayaran bunga per triwulan,” katanya.

Ali mengatakan, dengan kebijakan moneter dari Bank Indonesia yang demikian setidaknya pengusaha akan memiliki ruang keuangan perusahaan yang lebih fleksibel untuk mendukung keberlangsungan usaha. Dengan kebijakan moneter yang demikian maka menurutnya APBN juga tidak akan terganggu.

“Jika BI mengeluarkan kebijakan moneter seperti saya sebutkan, setidaknya pengusaha akan terbantu untuk memperoleh pembebasan pembayaran bunga dan angsuran pokok selama satu tahun dari bank. Atau di lain pihak akan memperoleh bantuan berupa pengurangan bunga bank menjadi 6 persen per tahun selama 1 tahun,” paparnya.

Dia berharap, Bank Indonesia dapat segera menerapkan kebijakan moneter yang tepat sasaran dan memiliki dampak bagi kelangsungan usaha.

“Kita butuh ekonomi kita segera bergerak begitu angka pandemi ini melandai. Sebisa mungkin BI harus cepat mengeluarkan kebijakan moneter yang dimaksud,” sebutnya.

Baca juga: Eks Mendag Gita Wirjawan Usulkan BI Cetak Uang Rp 4.000 Triliun, untuk Apa?