KILAS

Kementan Dukung Pemda Ambil Sikap Tegas Tolak Alih Fungsi Lahan

Kompas.com - 15/06/2020, 15:25 WIB
Perpres tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dibutuhkan untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian dan luas bahan baku sawah yang setiap tahunnya tercatat menyusut seluas 120 ribu hektar Dok. Kementerian Pertanian RIPerpres tentang Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) dibutuhkan untuk menghentikan alih fungsi lahan pertanian dan luas bahan baku sawah yang setiap tahunnya tercatat menyusut seluas 120 ribu hektar

KOMPAS.com – Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengatakan, Kementerian Pertanian (Kementan) dengan tegas menolak praktik alih fungsi lahan.

Menurutnya, alih fungsi lahan menjadi ancaman serius bagi sektor pertanian. Maka dari itu, Kementan pun mendukung langkah-langkah pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah alih fungsi lahan.

“Kami mendukung pemda untuk mengambil sikap tegas,” kata menteri yang akrab disapa SYL ini, Senin (15/06/2020).

Dia pun menjelaskan, pemda memiliki peran untuk menangani alih fungsi lahan karena telah ada regulasi yang mengaturnya, yaitu Undang-undang Nomor 41 tahun 2009 tentang Penerapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (PLP2B) di daerah.

Baca juga: Anggaran Subsidi Menurun, Kementan Perketat Penyaluran Pupuk Bersubsidi

“Kami berharap pemerintah juga memberikan perhatian serius terhadap hal ini,” tuturnya seperti keterangan tertulis yang diterima Kompas.com.

Senada dengan Mentan, Direktur Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian (PSP) Kementan Sarwo Edhy mengatakan, pertanian merupakan sektor yang sangat penting.

“Karena pertanian menghasilkan pangan yang dibutuhkan semua masyarakat. Oleh karena itu, kita tidak mau ada lahan yang terganggu, atau beralih fungsi,” paparnya.

Di lain kesempatan, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan Ono Surono sebelumnya menilai, Indonesia menghadapi ancaman serius atas alih fungsi lahan pertanian.

Dia menerangkan, indikator ancaman tersebut dapat dilihat dari adanya ribuan hektar sawah yang berubah peruntukannya.

Baca juga: Agar Harga Pangan Terjaga, Akademisi Minta Kementan Diberi Kewenangan di Area Pasar

"Sebenarnya kita sudah punya undang-undang untuk mengatasi alih fungsi lahan itu. Tetapi pada prakteknya UU itu kan harus disesuaikan dengan Perda RT/RW atau Rencana Tata Ruang wilayah, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten," ujarnya.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X