Garuda Indonesia Ajukan Ubah Perilaku terkait Dugaan Diskriminasi Penjualan Tiket Umrah

Kompas.com - 21/09/2020, 18:40 WIB
Pesawat Garuda Indonesia terparkir di apron Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Minggu (10/2/2019). KOMPAS.com/MURTI ALI LINGGA Pesawat Garuda Indonesia terparkir di apron Terminal 3 Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang Banten, Minggu (10/2/2019).

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) mengungkapkan, PT Garuda Indonesia Tbk (GIAA) mengajukan perubahan perilaku dalam perkara dugaan praktik diskriminasi penjualan tiket umrah dari dan ke Jeddah atau Medinah, Arab Saudi.

Garuda Indonesia diduga melanggar Pasal 19 huruf d Undang-undang (UU) Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Diskriminasi dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

Pengajuan perubahan perilaku disampaikan perusahaan pelat merah itu pada 10 September 2020 guna menjawab kesempatan perubahan perilaku yang ditawarkan pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 06/KPPU-L/2019 pada 2 September 2020.

Baca juga: Promo, Garuda Tawarkan Tiket Seharga Rp 999.000 ke Beberapa Rute Domestik

Garuda Indonesia menyatakan komitmen melakukan perubahan perilaku dan menundukkan diri kepada tata cara perubahan perilaku, sebagaimana diatur dalam Peraturan KPPU Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penanganan Perkara Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

"Komitmen Perubahan Perilaku tersebut akan dituangkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku yang ditandatangani oleh Garuda Indonesia," tulis KPPU dalam keterangan resminya yang dikutip Senin (21/9/2020).

Majelis Komisi telah menyampaikan poin-poin Komitmen untuk dituangkan dalam Pakta Integritas Perubahan Perilaku, pada Sidang Majelis Pemeriksaan Pendahuluan Ketiga, Jumat pekan lalu (18/9/2020). Namun, poin-poin tersebut tidak dapat disampaikan karena sifat kerahasiaan dokumen tersebut.

"Secara prinsip, pakta tersebut pada pokoknya meminta Garuda Indonesia untuk tidak melakukan pelanggaran atas hukum persaingan usaha di masa mendatang," terang KPPU.

Sementara itu mengutip Hukumonline.com, Perubahan Perilaku merupakan sebuah kesempatan yang diberikan majelis komisi kepada terlapor untuk mengaku bersalah sehingga tidak dijatuhi hukuman.

Di sini terlapor akan diberikan pilihan untuk menandatangani atau tidak sebuah Pakta Integritas.

Bila terlapor memilih menandatangani maka kesempatan perubahan perilaku itu akan diberikan kepada terlapor. Sebaliknya bila enggan menandatangani maka terlapor akan kehilangan kesempatan itu.

Halaman:


25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X