Satu Tahun Jokowi, Resesi Ekonomi dan Kebebasan Berekspresi

Kompas.com - 21/10/2020, 09:23 WIB
Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGMahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.


SELASA (20/10/2020) tepat satu tahun Joko Widodo dan Maruf Amin dilantik sebagai pasangan Presiden dan Wakil Presiden RI untuk periode 2019 – 2024.

Satu tahun pemerintahan Jokowi periode kedua ini tak dirayakan dengan pesta dan kembang api, namun dengan maraknya aksi demontrasi.

Ribuan orang di berbagai kota turun ke jalan memprotes dan menentang pengesahan Undang Undang Cipta Kerja. Ini merupakan aksi unjuk rasa kesekian yang dilakukan berbagai kalangan guna menekan Jokowi agar beleid yang belum lama disahkan tersebut dibatalkan.

Di awal pemerintahan, pasangan Jokowi dan Maruf Amin juga harus menghadapi gelombang aksi demonstrasi menolak revisi UU KPK dan KUHP.

Dengan tagar Reformasi Dikorupsi, ribuan orang di berbagai daerah menggelar aksi unjuk rasa. Dari sekian tuntutan yang disampaikan, hanya satu yang "dikabulkan" yakni terkait revisi UU KUHP. Namun pemerintah tak membatalkan, hanya menunda pengesahan.

Resesi ekonomi

Satu tahun pemerintahan Jokowi juga diwarnai dengan resesi ekonomi. Pandemi covid-19 yang tak kunjung berhenti merontokkan perekonomian nasional dan memicu terjadinya resesi.

Pertumbuhan ekonomi terus menurun hingga menyentuh level minus 5 persen lebih. Ketidakmampuan pemerintah dalam menangani pandemi disebut sebagai salah satu penyebab dari memburuknya kondisi ekonomi.

Tak hanya itu, pertumbuhan kredit perbankan juga sangat rendah yakni 0,6 persen year-on-year per Agustus 2020 (data BI). Padahal bank sudah dibantu dengan penempatan dana pemerintah.

Sementara, jika simpanan meningkat namun pinjaman baru lambat disalurkan akan mempengaruhi ‘supply’ dana untuk dunia usaha dan masyarakat. Pada akhirnya, kondisi ini akan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) juga terjadi akibat pandemi. Menurut Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, diperkirakan sekitar 6 juta lebih pekerja kena PHK atau dirumahkan.

Jumlah tersebut diprediksi akan terus bertambah selama pandemi. Pasalnya, UMKM di Indonesia terus melakukan pengurangan karyawan. Padahal, selama ini UMKM menjadi tulang punggung perekonomian nasional dan menjadi jaring pengaman saat krisis terjadi. Contohnya pada saat krisis ekonomi 1998.

 

Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.KOMPAS.com/GARRY LOTULUNG Mahasiswa yang tergabung dalam BEM Seluruh Indonesia (SI) melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, Selasa (20/10/2020). Mereka menolak pengesahan omnibus law Undang-undang Cipta Kerja yang bertepatan dengan satu tahun pemerintahan Jokowi-Maruf.

Menyusutnya demokrasi dan kebebasan berekspresi

Satu tahun pemerintahan Jokowi juga banjir dengan kritik terkait menguatnya oligarki, menyusutnya demokrasi serta ancaman terhadap kebebasan berekspresi.

Berdasarkan catatan ‘Freedom House’ kebebasan berekspresi di Indonesia mengalami penurunan. Penurunan kebebasan berekspresi itu terkait berbagai hal mulai dari kebijakan hingga tindakan aparat dalam menangani kritik dan protes masyarakat.

Sejumlah kalangan menilai, demokrasi dan kebebasan berekspresi semakin mundur di tahun pertama kepemimpinan Jokowi dan KH Maruf Amin.

Hal ini misalnya ditandai dengan aksi teror terhadap orang-orang atau kelompok yang kritis terhadap pemerintah. Tak hanya meretas sosial media, sejumlah orang juga ditangkap dan ditahan dengan beragam tuduhan.

Komisi untuk Orang Hilang dan Tindak Kekerasan (KontraS) mencatat, ada 157 peristiwa pelanggaran demokrasi dalam satu tahun terakhir.

Pelanggaran paling banyak adalah pembatasan hak berkumpul, yakni 93 peristiwa, pembatasan hak berekspresi sebanyak 60 peristiwa, dan serangan terhadap kebebasan sipil sebanyak 4 peristiwa.

Metode serangan dilakukan lewat peretasan, intimidasi, doxing, dan penyiksaan di ruang cyber.

Serangan terhadap kebebasan berekspresi mulai terlihat saat masyarakat menolak revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi yang disahkan pada tahun lalu. Saat itu, sejumlah aktivis antikorupsi dan akademisi yang menolak revisi UU KPK mengalami peretasan dan intimidasi.

Kebebasan dan ruang sipil mengalami penyusutan sementara aksi kekerasan terus meningkat. Pemerintah juga terkesan abai dengan agenda penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, pelibatan aparat keamanan dan pertahanan pada urusan sipil, serta minimnya partisipasi publik dalam implementasi proses demokrasi yang substansial.

Misalnya dalam proses legislasi. UU Cipta Kerja merupakan contoh nyata bagaimana partisipasi publik diabaikan dan tak masuk hitungan.

Bagaimana kinerja Jokowi – KH Maruf Amin selama satu tahun? Apa benar Indonesia mengalami defisit demokrasi? Apa benar kebebasan berekspresi makin terancam?

Mengapa Presiden Jokowi terkesan cuek dengan kritik dan protes dari masyarakat? Mampukah Jokowi membawa Indonesia keluar dari resesi ekonomi?

Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (21/10/2020), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.00 WIB.



25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X