Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Rehabilitasi Mangrove 150.000 Hektar

Kompas.com - 26/01/2021, 11:27 WIB
Ade Miranti Karunia,
Erlangga Djumena

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pengelolaan ekosistem mangrove nasional terus dikawal oleh pemerintah. Program rehabilitasi mangrove ini dilakukan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020, dengan target seluas 600.000 hektar (Ha) yang akan dilaksanakan pada 9 provinsi mulai tahun ini hingga 2024.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, target rehabilitasi untuk tahun ini, diharapkan bisa mencapai 150.000 Ha. Hal ini dia sampaikan ketika memimpin rapat koordinasi internal terkait percepatan rehabilitasi mangrove secara virtual.

"Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 hektar dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Untuk kriteri yang diusulkan menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah yang rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki Pelabuhan Green Port / CSR perusahaan.

Luhut menambahkan, saat ini, ketersediaan luasan lahan kritis mangrove di tahun 2021 ialah sebesar 182.313 Ha. Mengacu pada data tersebut, dia meminta satu peta mangrove agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi.

Terkait strategi pendanaan rehabilitasi mangrove 2021, 84 persen akan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari Non-APBN.

Namun di tahun-tahun berikutnya alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan Non-APBN, melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti Bank Dunia.

Untuk melancarkan program rehabilitasi mangrove ini, diperlukan juga kerja sama dan dukungan dari pemerintah daerah.

"Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi, kabupaten, ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja," katanya.

Selanjutnya, Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project untuk carbon trading. Juga pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang akan mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.

Menanggapi hal tersebut, Menteri LHK Siti Nurbaya mengatakan, program ini sangat penting untuk dipahami oleh seluruh masyarakat dan menjadi perhatian internasional karena akan berpengaruh pada climate change agenda.

"Berita gembiranya di climate change Indonesia sudah di kategori medium. Kita itu sedikit lagi jadi negara yang baik untuk contoh climate change yang bagus," ujar Siti dalam rakor tersebut.

Mengenai One Map Mangrove, KLHK telah menyelesaikan apa yang diminta oleh Luhut.

"Tadi ada arahan Pak Menko untuk One Map Mangrove, kami sudah ada datanya per provinsi dan petanya juga sudah ada tinggal ambil saja," tambahnya.

Rapat koordinasi ini turut dihadiri oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya, Menteri Kelautan dan Perikanan Wahyu Trenggono, perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri, perwakilan dari Kementerian PPN / Bappenas, serta Kepala Perwakilan Bank Dunia untuk Indonesia dan Timor Leste Satu Kahkonen.

Baca juga: Dilantik, Dirjen PRL KKP Diminta Jaga Ekosistem Laut dan Kawasan Mangrove

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

INA Digital Bakal Diluncurkan, Urus KTP hingga Bayar BPJS Jadi Lebih Mudah

Whats New
Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Suku Bunga Acuan BI Naik, Anak Buah Sri Mulyani: Memang Kondisi Global Harus Diantisipasi

Whats New
Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal 'Jangkar' Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Ekonom: Kenaikan BI Rate Bakal "Jangkar" Inflasi di Tengah Pelemahan Rupiah

Whats New
Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Menpan-RB: ASN yang Pindah ke IKN Bakal Diseleksi Ketat

Whats New
Lebaran 2024, KAI Sebut 'Suite Class Compartment' dan 'Luxury'  Laris Manis

Lebaran 2024, KAI Sebut "Suite Class Compartment" dan "Luxury" Laris Manis

Whats New
Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Rupiah Melemah Sentuh Rp 16.200, Mendag: Cadangan Divisa RI Kuat, Tidak Perlu Khawatir

Whats New
Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Rasio Utang Pemerintahan Prabowo Ditarget Naik hingga 40 Persen, Kemenkeu: Kita Enggak Ada Masalah...

Whats New
Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Giatkan Pompanisasi, Kementan Konsisten Beri Bantuan Pompa untuk Petani

Whats New
IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

IHSG Turun 19,2 Poin, Rupiah Melemah

Whats New
Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Catat, Ini Jadwal Perjalanan Ibadah Haji Indonesia 2024

Whats New
Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Pada Liburan ke Luar Negeri, Peruri Sebut Permintaan Paspor Naik 2,5 Lipat Pasca Pandemi

Whats New
Jakarta, Medan, dan Makassar  Masuk Daftar Smart City Index 2024

Jakarta, Medan, dan Makassar Masuk Daftar Smart City Index 2024

Whats New
Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Pentingnya Transparansi Data Layanan RS untuk Menekan Klaim Asuransi Kesehatan

Whats New
Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Apakah di Pegadaian Bisa Pinjam Uang Tanpa Jaminan? Ini Jawabannya

Earn Smart
Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Bea Cukai Kudus Berhasil Gagalkan Peredaran Rokol Ilegal Senilai Rp 336 Juta

Whats New
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com