Tahun Ini, Pemerintah Targetkan Rehabilitasi Mangrove 150.000 Hektar

Kompas.com - 26/01/2021, 11:27 WIB
Sampah-sampah plastik terperangkap di antara akar pohon bakau di perairan utara Jawa. Sampah plastik mengancam kawasan hutan mangrove. PHYS/Celine van BijsterveldtSampah-sampah plastik terperangkap di antara akar pohon bakau di perairan utara Jawa. Sampah plastik mengancam kawasan hutan mangrove.

JAKARTA, KOMPAS.com - Upaya pengelolaan ekosistem mangrove nasional terus dikawal oleh pemerintah. Program rehabilitasi mangrove ini dilakukan atas Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 120 Tahun 2020, dengan target seluas 600.000 hektar (Ha) yang akan dilaksanakan pada 9 provinsi mulai tahun ini hingga 2024.

Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, target rehabilitasi untuk tahun ini, diharapkan bisa mencapai 150.000 Ha. Hal ini dia sampaikan ketika memimpin rapat koordinasi internal terkait percepatan rehabilitasi mangrove secara virtual.

"Saya minta kita coba kalau bisa 150.000 hektar dilakukan tahun ini dengan kriteria lahan kritis dan rawan tsunami," katanya melalui keterangan tertulis, dikutip Selasa (26/1/2021).

Baca juga: Luhut Ingin GeNose C19 Bisa Digunakan di Berbagai Fasilitas Umum

Untuk kriteri yang diusulkan menjadi prioritas program rehabilitasi mangrove meliputi lahan kritis, daerah yang rawan bencana tsunami, daerah terancam abrasi pantai, serta memiliki Pelabuhan Green Port / CSR perusahaan.

Luhut menambahkan, saat ini, ketersediaan luasan lahan kritis mangrove di tahun 2021 ialah sebesar 182.313 Ha. Mengacu pada data tersebut, dia meminta satu peta mangrove agar tidak terjadi tumpang tindih atau klaim berganda dalam pendataan lokasi.

Terkait strategi pendanaan rehabilitasi mangrove 2021, 84 persen akan bersumber dari APBN termasuk dari Anggaran Bantuan Tambahan (ABT) melalui Program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) dan 16 persen sisanya berasal dari Non-APBN.

Namun di tahun-tahun berikutnya alokasi APBN akan berkurang dan digantikan dengan Non-APBN, melalui dukungan mitra strategis dan organisasi internasional seperti Bank Dunia.

Untuk melancarkan program rehabilitasi mangrove ini, diperlukan juga kerja sama dan dukungan dari pemerintah daerah.

"Kita minta Kemendagri untuk mengoordinasikan supaya provinsi, kabupaten, ikut juga membantu pemeliharaan dari mangrove ini dan mereka juga akan mendapat buahnya dari program ini karena itu menciptakan lapangan kerja," katanya.

Selanjutnya, Luhut juga membahas potensi carbon credit yang dapat dioptimalkan melalui program rehabilitasi mangrove. Untuk itu, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan mengidentifikasi lokasi yang sesuai untuk dijadikan pilot project untuk carbon trading. Juga pihaknya sedang mempersiapkan regulasi yang akan mengatur terkait kegiatan perdagangan karbon.

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
25th

Tulis komentar dengan menyertakan tagar #JernihBerkomentar dan #MelihatHarapan di kolom komentar artikel Kompas.com. Menangkan E-Voucher senilai Jutaan Rupiah dan 1 unit Smartphone.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.
komentar di artikel lainnya
Close Ads X