Jubir Luhut Jelaskan soal 2 Juta Data Covid-19 yang Belum Tercatat

Kompas.com - 06/02/2021, 13:38 WIB
Juru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (11/6/2020). KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARIJuru bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Jodi Mahardi memberikan keterangan pers di Kantor Kemenko Kemaritiman dan Investasi, Jakarta, Kamis (11/6/2020).

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Menko bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi menjelaskan terkait 2 juta data tes Covid-19 yang belum dilaporkan.

Sebelumnya, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan data tersebut dalam pertemuan virtual dengan epidemiolog pada Kamis (4/2/2021).

"Sebenarnya bukan dua juta kasus positif yang belum masuk. Tetapi, ada banyak hasil tes negatif yang tertunda untuk dilaporkan oleh laboratorium. Karena jumlah tes yang besar dan tenaga entry terbatas, laboratorium cenderung lebih dahulu melaporkan hasil positif agar bisa segera ditindaklanjuti,” kata Jodi melalui keterangan tertulis, Sabtu (6/2/2021).

Jodi menambahkan, integrasi data masih menjadi masalah dalam penanganan Covid-19. Sejak awal, Luhut fokus pada integrasi sistem manajemen yang baik sehingga data yang disampaikan bisa faktual dan nyata.

Baca juga: Ekonomi Indonesia Minus, Sektor Apa yang Jatuh Paling Dalam?

"Jadi ketika data tersebut nanti sudah terintegrasi dan dimasukkan, angka positivity rate juga akan turun karena memang banyak data kasus negatif yang tertunda untuk dilaporkan sebelumnya. Jadi artinya bukan ada kasus positif yang ditutupi dan yang ditakutkan terjadi lonjakan rasa-rasanya tidak akan terjadi,” ujarnya.

Menurut Jodi, Luhut terus mendorong big data kesehatan yang menampung dan mengintegrasikan berbagai sumber data kesehatan, seperti rekam medis elektronik, BPJS Kesehatan, vaksin, dan lain sebagainya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebelumnya, Luhut yang merupakan Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 mengatakan, pemerintah memiliki tugas untuk menyelesaikan persoalan data kasus covid antara pusat dan daerah yang belum sepenuhnya terintegrasi.

Dalam pertemuan dengan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono, ahli kesehatan dan epidemiologi yang berlangsung secara virtual, Luhut menyampaikan bahwa masih ada hampir 2 juta atau mungkin lebih data yang belum masuk.

Baca juga: Guru Besar FEB UI Firmanzah Meninggal Dunia

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Aturan Terbaru PPKM Naik Pesawat Wajib PCR, Kapan Mulai Berlaku?

Whats New
Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Program Kemitraan dan Digitalisasi Pacu Produktivitas Industri Olahan Susu

Rilis
Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Fakta Seputar Tes PCR di Bandara Soekarno-Hatta untuk Penumpang dari Luar Negeri

Whats New
Pemerintah Diminta Buka 'Call Center' Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Pemerintah Diminta Buka "Call Center" Khusus Aduan Pinjol Ilegal

Whats New
Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Garuda Dikabarkan Bakal Pailit, Manajemen Buka Suara

Whats New
Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Ingat, Setelah 30 November 2021 Kartu Debit Magnetik BCA Tak Bisa Digunakan

Whats New
Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Ini Kriteria Frozen Food yang Wajib Punya Izin Edar BPOM

Whats New
Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Kemenkop UKM dan Polri Koordinasi Terkait Perizinan Makanan Beku oleh Pebisnis Rumahan

Whats New
Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Resah Ada Eksportir Nakal, Petani Sarang Walet Minta Pemerintah Tegas

Whats New
Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Nasabah Tak Bayar Utang Bisa Hentikan Kemampuan Finansial Pinjol Ilegal

Whats New
Soal Izin Edar 'Frozen Food', Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Soal Izin Edar "Frozen Food", Asosiasi UMKM Soroti Koordinasi Pemerintah dengan Kepolisian

Whats New
Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Krisis Energi, Satu Lagi Perusahaan Pengecer Listrik Singapura Tumbang

Whats New
SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

SKD CPNS 2021 di Luar Negeri Digelar 26-28 Oktober, Ini Syaratnya

Whats New
Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Dukung Pemulihan Ekonomi, BI Perpanjang DP 0 Persen Kendaraan dan Properti

Whats New
Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Solar Langka di Beberapa Daerah, Pertamina Ajak Masyarakat Bijak Gunakan BBM

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.