Tahun Depan, Sri Mulyani Anggarkan Dana Bansos hingga Rp 349 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mematok pagu indikatif untuk perlindungan sosial termasuk ragam bantuan sosial (bansos) Rp 349 - Rp 332 triliun di tahun depan.

Bendahara negara ini menuturkan, belanja di bidang ini masih akan diperkuat di tahun depan seiring dengan mulai kuatnya pemulihan ekonomi.

"Prioritas belanja tahun depan adalah untuk di bidang perlindungan sosial, akan tetap dijaga range-nya antara Rp 349 triliun - Rp 332 triliun," kata Sri Mulyani usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Sebut Siapkan Rp 30 Triliun Bangun IKN Tahun Depan, Apa Saja yang Akan Dibangun?

Wanita yang karib disapa Ani ini menuturkan, anggaran itu diperlukan untuk melindungi masyarakat miskin dan rentan miskin, serta mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat. Begitupun mendorong perlindungan sosial yang adaptif.

"Data untuk mereka yang akan mendapatkan perlindungan sosial akan semakin dimutakhirkan dan Kementerian Sosial akan meluncurkan program pemberdayaan yang diintegrasikan dengan program perlindungan sosial," beber Sri Mulyani.

Baca juga: Sri Mulyani Patok Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.382,6 Triliun

Prioritas belanja pemerintah tahun depan: infrastruktur

Lebih lanjut dia mengungkapkan, infrastruktur adalah salah satu prioritas belanja pemerintah di tahun depan, di samping belanja di bidang kesehatan, bidang pendidikan, dan bidang perlindungan sosial.

Secara keseluruhan, pagu indikatif belanja negara pada tahun 2023 berada di kisaran Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun. Besarannya setara dengan 14,09 hingga 14,71 persen dari PDB.

Sri Mulyani menjelaskan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sekitar Rp 2.017 triliun - Rp 2.152 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800 triliun - Rp 826 triliun.

"Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun, hingga Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB," tandas dia.