Sri Mulyani Patok Pendapatan Negara Tahun Depan Rp 2.382,6 Triliun

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah mematok pagu indikatif pendapatan negara di kisaran Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun pada 2023. Target tersebut masuk dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Pagu Indikatif Tahun 2023.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan, target penerimaan negara tahun depan lebih tinggi dibanding tahun 2022. Porsi pendapatan negara itu mencapai 11,28-11,76 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB) RI.

"Untuk tahun depan pendapatan negara diperkirakan mencapai 11,28 hingga 11,76 persen dari PDB. Ini berarti pada kisaran antara Rp 2.255,5 triliun hingga Rp 2.382,6 triliun," kata Sri Mulyani usai Rapat Terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Kemendagri: Pengenaan Tarif Akses NIK Tidak Berdampak Signifikan ke Masyarakat

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia itu menuturkan, pihaknya juga telah mematok porsi belanja negara di kisaran Rp 2.818,1 triliun hingga Rp 2.979,3 triliun. Besarannya setara dengan 14,09 persen hingga 14,71 persen dari PDB.

Dia menjelaskan, belanja negara tersebut terdiri dari belanja pemerintah pusat (BPP) sekitar Rp 2.017 triliun hingga Rp 2.152 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) Rp 800 triliun hingga Rp 826 triliun.

"Dengan belanja tersebut dan penerimaan yang tadi telah disampaikan defisit APBN tahun depan akan dirancang pada kisaran Rp 562,6 triliun, hingga Rp 596,7 triliun atau ini berarti 2,81 hingga 2,95 persen dari PDB," beber Sri Mulyani.

Dengan demikian kata dia, APBN akan kembali sehat dan tetap melaksanakan konsolidasi fiskal ke arah 3 persen dari PDB, usai meninggi menjadi sekitar 6 persen akibat pandemi Covid-19.

"Defisit APBN tahun 2023 akan kembali dibawah 3 persen, namun pada saat yang sama APBN akan tetap mendukung pemulihan ekonomi dan juga untuk terus mendukung program-program pembangunan nasional," tutur dia.

Baca juga: Tarif Listrik hingga Harga Elpiji 3 Kg Bakal Naik, YLKI: Harus Ditolak, Indikasi Tindakan Teror Ekonomi

Sementara itu, prioritas belanja tahun depan tetap diarahkan pada sektor krusial, seperti bidang kesehatan, bidang pendidikan, perlindungan sosial, dan bidang infrastruktur.

Belanja di bidang perlindungan sosial sendiri akan dijaga pada kisaran Rp 349 triliun hingga Rp 332 triliun.

"Ini terutama untuk tetap menjaga perlindungan kepada masyarakat yang rentan, mendukung perlindungan sosial sepanjang hayat, dan juga mendorong perlindungan sosial yang makin adaptif," kata Sri Mulyani.

Baca juga: Daging Kerbau Impor Asal India Bakal Dijual Rp 80.000 Per Kg