4 Bulan Berlangsung, Negara Sudah Terima Rp 7,1 Triliun dari Program PPS

Kompas.com - 25/04/2022, 11:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Besaran pajak penghasilan (PPh) final yang diterima negara dari Program Pengungkapan Sukarela (PPS) atau tax amnesty jilid II terus bertambah hingga 25 April 2022, sejak berlangsung 1 Januari 2022.

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan mencatat, negara sudah meraup PPh final Rp 7,15 triliun. Jumlah ini meningkat dari Rp 3,19 triliun di pertengahan Maret 2022.

Namun, jumlah PPh tersebut masih jauh dari realisasi tax amnesty tahun 2016 lalu. DJP mengungkap dalam tax amnesty beberapa tahun lalu, uang tebusan mencapai sekitar Rp 103 triliun.

Baca juga: Sri Mulyani: Pelapor Harta di PPS Didominasi Pegawai Berharta Rp 1 Miliar-Rp 10 Miliar

"PPS adalah pemberian kesempatan kepada Wajib Pajak untuk melaporkan kewajiban perpajakan yang belum dipenuhi secara sukarela melalui pembayaran PPh berdasarkan pengungkapan harta," sebut DJP dalam laman resminya, Senin (25/4/2022).

Tingginya PPh final yang diterima negara terjadi seiring dengan bertambahnya pelaporan harta. Tercatat, jumlah harta yang diungkap tembus Rp 70,44 triliun. Harta itu diungkap oleh 39.527 wajib pajak dengan 45.413 surat keterangan (suket).

Lebih rinci, deklarasi harta dalam negeri dan repatriasi oleh wajib pajak mencapai Rp 60,59 triliun. Sementara itu, deklarasi harta luar negeri mencapai Rp 5,27 triliun.

Adapun harta yang diinvestasikan ke dalam Surat Berharga Negara (SBN) mencapai Rp 4,56 triliun.

Didominasi pegawai

Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengungkapkan, wajib pajak yang memanfaatkan program pengungkapan sukarela (PPS) untuk melapor harta didominasi oleh WP dengan harta Rp 1-10 miliar.

Porsinya mendominasi sebesar 15.186 atau 40,92 persen dari total pengungkap harta dalam PPS, yakni 37.453 wajib pajak.

Dilihat dari sektornya, 45 persen berasal dari pegawai, 34,1 persen dari perdagangan besar dan eceran, serta 8,8 persen dari jasa perorangan lainnya.

"Kita lihat mereka sebagian besar adalah para pegawai, kemudian pedagang eceran dan pedagang besar," kata Sri Mulyani dalam konferensi pers APBN KITa, Rabu (20/4/2022).

Baca juga: Dirjen Pajak soal Tax Amnesty: Kami Punya Data Harta Anda, Tolong Dilaporkan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Dibayangi Kekhawatiran Perlambatan Ekonomi, Harga Minyak Mentah Dunia Variatif

Whats New
Pemanfaatan Data 'Real Time' Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Pemanfaatan Data "Real Time" Mampu Tingkatkan Daya Saing Perusahaan

Whats New
Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Lowongan Kerja BUMN Sucofindo untuk S1 Teknik, Ini Persyaratannya

Whats New
Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Bunga Simpanan Sudah Naik, BTPN Ancang-ancang Naikkan Suku Bunga Kredit

Whats New
Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Hadapi Tantangan Global 2023, Industri Perbankan RI Masih Aman? Ini Kata Bos BTPN

Whats New
Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Antisipasi Bencana Hidrometeorologi, Ini Jurus Kementerian PUPR

Whats New
Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Jokowi Sebut Indonesia Berhasil Menjaga Inflasi 2022, Apa itu Inflasi? Simak Penyebab dan Dampaknya

Whats New
Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Diminta Jokowi 'Eman-Eman' Gunakan Uang Negara, Ini Respons Sri Mulyani

Whats New
Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Simak, Ini Ketentuan Pemberian Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi PNS

Whats New
[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

[POPULER MONEY] Ekonomi RI Diprediksi Tumbuh 5 Persen 2023 | Jokowi Minta Sri Mulyani Hemat APBN

Whats New
RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke  Jepang

RI Bidik Ekspor Produk Biomassa Cangkang Sawit ke Jepang

Whats New
Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Cara Top Up DANA lewat BSI Mobile dan ATM BSI dengan Mudah

Spend Smart
Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Kemenaker Dorong Perusahaan Segera Daftarkan Pekerjanya yang Belum Terdaftar Jamsostek

Whats New
Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Mie Sedaap Ditarik di Hong Kong, Ini Kata BPOM

Whats New
Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Kementerian PUPR Targetkan Penyelesaian 9 Bendungan Hingga Akhir 2022

Whats New
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.