Pengamat Nilai Subsidi Langsung Jadi Jalan Keluar Masalah Distribusi BBM

JAKARTA, KOMPAS.com – Permasalahan distribusi bahan bakar minyak (BBM) terus terjadi setiap tahun. Pada momentum mudik Lebaran 2022 pun, konsumsi BBM naik seiring besarnya animo masyarakat untuk pulang ke kampung halamannya. 

Direktur Eksekutif Indonesian Resources Studies (IRESS) Marwan Batubara menilai, kebijakan subsidi langsung dalam penyaluran BBM merupakan solusi utama untuk menyelesaikan sengkarut penyaluran BBM yang sudah terjadi bertahun-tahun.

Dia mengatakan, penyaluran BBM bersubsidi dengan pola saat ini malah menimbulkan masalah. Pada akhirnya, pemerintah kemudian menambah kuota solar yang subsidi dari 15 juta kiloliter (KL) menjadi 17 juta KL. Lantas, Pertalite yang menjadi BBM penugasan ditingkatkan kuotanya dari 23 juta KL menjadi 28 juta KL.

“Kebijakan pemerintah saat ini yang memberikan subsidi kepada produk BBM dapat dipahami tapi cara tersebut justru menyulitkan pemerintah sendiri,” ujar Marwan, melalui keterangannya, Sabtu (30/4/2022).

Baca juga: Kendaraan Listrik Diklaim Lebih Hemat dan Ramah Lingkungan, Ini Hitung-hitungan PLN

Harga keekonomian BBM

Dia menyarankan, pemerintah menerapkan harga dengan prinsip keekonomian yang jelas setelah mempertimbangkan berbagai komponen pembentuk harga. Antara lain, harga bahan mentah, ada harga crude yang diimpor, ditambah biaya pengilangan, biaya penyimpanan. Belum lagi ada biaya distribusi, margin, dan pajak.

"Itu menjadi harga keekonomian. Jadi merujuk kemana-mana," katanya.

Harga keekonomian bisa dilihat dengan harga-harga BBM yang dipasarkan oleh badan usaha lain selain Pertamina. Seperti bisa dilihat, saat ini harga jual produk BBM Pertamina seluruhnya berada di bawah pesaing, termasuk BBM jenis solar yang disubsidi.

Harga solar subsidi mencapai Rp5.150 per liter sedangkan harga solar subsidi (Dexlite) Rp12.950 per liter, dan harga Pertamina Dex Rp13.700 per liter.

Baca juga: Lebih Hemat Pakai Motor Listrik atau Motor BBM? Ini Hitungan Pemerintah

Subsidi tidak tepat bikin negara merugi

Marwan mengakui, masyarakat Indonesia memang masih membutuhkan subsidi BBM. Namun mekanisme seperti sekarang justru merugikan negara karena subsidi tidak tepat sasaran sehingga menyebabkan nilai subsidi terus membengkak.

Ketika sudah diberlakukan subsidi langsung, lanjut Marwan, tidak ada lagi pembedaan harga pada BBM yang dijual atau di pasar itu tidak adalagi harga subsidi jadi misalnya solar satu harga kalau jenisnya sama. Sama juga seperti gasoline.

"Negara harus mensubsidi orang yang memang layak mendapat sehingga nanti anggaran APBN untuk mensubsidi orang itu akan lebih rendah ketimbang mensubsidi barang yang di subsidi. Kalau barangnya yang disubsidi bisa 2-3 kali lipat," jelas Marwan.