Melalui Skema ETM, Dirut PLN Ajak Negara G20 Investasi di Proyek Transisi Energi

JAKARTA, KOMPAS.com - Direktur Utama PT PLN (Persero) Darmawan Prasodjo mendorong negara anggota G20 untuk berinvestasi pada proyek transisi energi di Indonesia. Melalui skema Energi Transition Mechanism (ETM), Darmawan yakin keterlibatan global akan mendorong terwujudnya Carbon Neutral di tahun 2060.

“Transisi energi tidak bisa dilakukan sendiri oleh PLN. Peran serta global dalam mewujudkan target carbon neutral sangat penting. Karena emisi karbon yang dihasilkan Indonesia tetap akan berpengaruh pada dunia. Maka perlu langkah kolaborasi bersama," ujar Darmawan dalam siaran pers, Minggu (17/7/2022).

Baca juga: Sri Mulyani Tunggu Waktu yang Tepat untuk Terapkan Pajak Karbon

Skema ETM merupakan salah satu instrumen pembiayaan campuran atau blended finance untuk proyek transisi energi yang ditawarkan oleh pemerintah melalui Kementerian Keuangan.

Skema ini bertujuan untuk mendorong investasi energi bersih, meningkatkan infrastruktur energi, serta mengakselerasi transisi energi bersih menuju Net Zero Emission (NZE) 2060.

"Kita perlu membangun lingkungan yang kondusif untuk investasi dengan kontrak yang fair dan bisa menjamin keuntungan bersama. Indonesia sudah punya program ETM. Kita ajukan skema investasi hijau yang menguntungkan secara komersial," ujar Darmawan.

Baca juga: Tahun Ini, PLN Bakal Sediakan 4.900 SPBKLU untuk Motor Listrik Grab

UN Special Envoy for Climate Action and Finance, Mark Carney menjelaskan negara G20 menjadi salah satu pemegang kendali dalam berhasilnya target pengurangan emisi karbon secara global. Ia sangat mendorong keterlibatan aktif negara G20 dan kolaborasi antara negara G20 dalam menciptakan langkah strategis mencapai target transisi energi.

"Kami di UN sangat mendukung langkah Indonesia dalam mencapai pengurangan emisi. Kami rasa perlu keterlibatan aktif semua negara dalam bergotong royong mengurangi emisi global," ujar Carney.

Carney menilai saat ini banyak peluang pendanaan yang bisa dimanfaatkan khususnya oleh negara berkembang seperti Indonesia. Namun, perlu ada langkah strategis dari semua pihak untuk bisa melakukan unlock capital yang saat ini ada.

Baca juga: Maju Mundur Pajak Karbon: Dari Regulasi Tak Kunjung Rampung sampai Risiko Global