Erick Thohir: Penugasan-penugasan di BUMN itu "Tends to Corrupt..."

JAKARTA, KOMPAS.com – Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir mengakui bahwa berbagai penugasan di perusahaan BUMN rawan akan terjadinya korupsi. Oleh sebab itu, Erick mengubah pola bisnis BUMN yang dinilai tidak sejalan dengan nilai-nilai akhlak.

“Saya juga tidak menutup mata, penugasan-penugasan di BUMN itu tends to corrupt. Makanya, kita ubah sekarang. Seluruh penugasan di BUMN harus disepakati tiga menteri,” kata Erick mengutip Instagram @erickthohir, Kamis (6/10/2022).

Erick mengungkapkan, untuk mengantisipasi korupsi di lingkup BUMN, dirinya memastikan penugasan yang diberikan harus disepakati oleh tiga menteri mencakup, menteri yang menugaskan, menteri BUMN, dan menteri Keuangan.

Baca juga: Erick Thohir: Olahraga Internasional Juga Hadapi Tekanan Global

“Supaya budgetnya terlihat. Kalau memang menteri yang menugaskan ada budget, jangan pakai budget BUMN. Kalau ternyata dia tidak ada budget, pakai BUMN. Karena ini korporasi, opsinya dua, kalau tidak feasible, government injection (PMN/Penyertaan Modal Negara),” lanjut dia.

Erick menilai persepsi akan PMN yang selama ini tidak baik, perlu dirubah. Dia bilang, PMN bukanlah penyelamatan, tapi 70-80 persen adalah penugasan. Hanya saja, dulunya PMN tidak diberikan secara transparan.

“PMN itu persepsinya jelek, salah. Karena PMN itu 70-80 persen penugasan, tidak ada penyelamatan. Cuma, dulunya tidak transparan, sekarang dengan ada kesepakatan tiga menteri, semua transparan,” lanjut mantan Presiden Inter Milan itu.

Erick menekankan, dengan undang-undang BUMN saat ini pihaknya mendorong agar lingkup BUMN bersih dari korupsi. Salah satu upayanya, adalah dengan mendorong transparansi bisnis proses, seperti consolidated financial untuk mendorong good corporate governance (GCG).

“Ini pertama kalinya BUMN punya consolidated financial. supaya apa? good corporate governance. dan kita memprioritaskan bisnis proses yang transparan,” tambah dia.

Ia memastikan, bagi siapaun yang melakukan korupsi di lingkungan BUMN akan dibawa langsung ke Kejaksaan. Erick menekankan, transformasi di BUMN tidak mungkin terjadi tanpa transformasi kultur, dan akhlak yang didorong sejak awal.

“Ini kita jaga. Karena, yang namanya korupsi itu dari manusia lahir sudah korupsi, tinggal bagaimana kita menurunkan potensi korupsi itu dengan cara yang saya sampaikan tadi, transparansi, bisnis proses yang baik, dan digitalisasi,” tegas Erick.

Baca juga: Polemik Kompor Listrik, Jargas, dan MyPertamina, Pengamat: BUMN Energi Tidak Terkoneksi dengan Baik