Bahlil Ingatkan Perbankan Permudah KUR UMKM: Jangan Sampai Minta Jaminan

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Bahlil Lahadalia memperingatkan kepada perbankan agar memudahkan pengurusan dalam penyaluran dana Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi pelaku UMKM.

Apalagi pemerintah telah memberikan jaminan peminjaman dana KUR kepada UMKM sebesar Rp 25 juta tanpa agunan. Hal tersebut dia sampaikan dalam acara Pemberian Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada UMK Perseorangan di Makassar, Sulawesi Selatan, Kamis (22/12/2022).

"Kredit tanpa agunan, tanpa jaminan, BRI hati-hati jangan sampai minta kredit Rp 25 juta pakai jaminan karena pemerintah sudah menjamin itu minimal Rp 25 juta kredit tanpa agunan," ucapnya.

Baca juga: Ada Bayang-bayang Resesi Global, Bahlil Optimistis Ekonomi RI Punya Secercah Harapan

Sementara itu, Bahlil menyebutkan penyaluran KUR mencapai Rp 6.000 triliun. Sedangkan penyaluran KUR bagi UMKM pada 2021, tidak melebihi 18 persen atau sekitar Rp 1.127 triliun.

Dari total penyaluran kredit tersebut, Bahlil menilai pihak perbankan belum menyokong penuh bagi UMKM untuk berkembang lebih besar.

"Inilah yang menurut Kementerian investasi dan Kementerian UMKM, perbankan belum adil dalam mendorong UMKM menjadi pemain nasional kita," katanya.

Oleh sebab itu, untuk mendukung UMKM lebih berkembang, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tahun ini menyalurkan dana subsidi KUR sebesar Rp 375 triliun.

Baca juga: Softbank Mundur dari IKN, Bahlil: Tidak Menguntungkan Negara

"Bunga perbankan untuk usaha kecil harusnya itu di atas 10 persen, tetapi pemerintah hadir untuk mensubsidi tinggal 6 persen," ucap Bahlil.

Pemberitaan sebelumnya, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa Indonesia masih memiliki peluang besar dalam menjaga pertumbuhan ekonomi nasional salah satunya dengan terus memperkuat UMKM melalui program KUR.

Jokowi mengaku senang dengan respon positif dari para pelaku UMKM dalam memanfaatkan program KUR tersebut.

"Kredit usaha rakyat KUR total sudah 39,4 juta UKM yang memanfaatkan ini dan saya senang sekarang ada model KUR klaster ini, benar memang harus diklasterkan," ujar Presiden.

Jokowi mengungkapkan, model KUR klaster dapat memberikan keuntungan bagi para pelaku UMKM dengan adanya kejelasan mulai dari produksi hingga sampai ke tangan konsumen. Di sisi lain, model KUR klaster juga memudahkan bank ataupun lembaga non bank lainnya dalam mengelola pinjaman per klaster.

Baca juga: RI Kalah Gugatan Nikel di WTO, Bahlil: Pemerintah Tidak Gentar Hadapi Urusan Ini Sampai di Lubang Jarum