Jurus Bapanas Dorong Ketahanan Pangan RI, Antisipasi Dampak El Nino

Arief menuturkan, penganggaran untuk penyelenggaraan CPP ini bisa memberikan dampak positif yang luas bagi ekosistem pangan nasional.

“Optimalisasi BUMN Pangan dalam penyelenggaraan CPP bisa mendorong kinerja BUMN Pangan kita. Penyelenggaraan CPP juga efektif menjaga stabilisasi harga di tingkat petani/peternak karena memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga baik dan wajar. Upaya ini juga berkontribusi menjaga inflasi di hilir karena ketersediaan CPP yang memadai bisa sebagai instrumen pengendali harga. Anggaran yang digunakan untuk CPP juga tidak habis pakai karena dikonversi menjadi stok pangan pemerintah,” rincinya.

Penyelenggaraan CPP juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar sektor pertanian dan pangan bersiap dan meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan.

Selain melalui penguatan CPP, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi lainnya, termasuk kerja sama penguatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah produksi ke wilayah defisit dan pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Provinsi dan Kabupaten.

“Kita juga terus lakukan penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Kedua program ini masing-masing dilaksanakan dalam 3 bulan atau 3 tahapan. Dengan pelaksanaan yang lancar serta berdampak nyata baik bagi masyarakat, petani/peternak, dan upaya pengendalian inflasi, diharapkan pelaksanaannya bisa diperpanjang sehingga turut menjaga pasokan dan harga pangan sehingga mengurangi dampak El Nino,” ujarnya.

Arief menuturkan, untuk bantuan pangan beras, pihaknya mengusulkan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Selain itu juga, mengajukan perluasan program pada komoditas beras berfortifikasi sebagai instrumen tambahan pangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan menekan prevalensi stunting.

“Bantuan pangan beras yang sedang berjalan ini merupakan program paling ideal dengan serapan yang cepat ke tengah masyarakat karena sifatnya yang gratis,” ucapnya.

Antisipasi dampak El Nino juga dilakukan dengan mendorong perluasan penerapan Neraca Pangan dari tingkat Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota melalui penerapan Neraca Pangan Wilayah.

Arief berharap langkah ini dapat meningkatkan monitoring, pengawasan, serta integrasi pemetaan pangan nasional, sehingga mempercepat pengambilan kebijakan stabilisasi stok dan harga.

“Dengan neraca pangan yang terintegrasi ke dalam dashboard Badan Pangan Nasional maka kita bisa mengorkestrasi fasilitasi pendistribusian pangan lebih cepat. Tentunya dengan memprioritaskan movement stok ke wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi, serta wilayah yang neraca pangannya berstatus minus dan bergantung pada wilayah lain untuk pemenuhan kebutuhan pasokan bahan pangan,” pungkasnya.