Jurus Bapanas Dorong Ketahanan Pangan RI, Antisipasi Dampak El Nino

Salah satunya, melalui penguatan stok Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) sebagai instrumen untuk stabilisasi harga dan kondisi kedaruratan.

Menurutnya, penguatan ketersediaan stok pangan yang dikelola pemerintah menjadi kunci bagi terselenggaranya tata kelola pangan nasional kuat, terencana, dan antisipatif.

“Berbicara El Nino, artinya kita berbicara langkah-langkah antisipatif, karena menurut Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) dampak El Nino mempengaruhi sektor pertanian, terutama tanaman pangan semusim yang sangat mengandalkan air. Kondisi ini perlu diantisipasi agar tidak terjadi gagal panen yang berdampak pada krisis pangan,” ungkapnya.

Arief mengatakan, saat ini penyelenggaraan CPP telah berjalan untuk 11 komoditas pangan strategis, seperti beras, jagung, kedelai, bawang, cabai, daging ruminansia, daging ayam, telur ayam, gula pasir, minyak goreng, dan ikan.

“Sesuai Perpres 125 tentang penyelenggaraan CPP terdapat 11 komoditas pangan strategis yang harus diamankan stok dan ketersediaannya sebagai CPP. Namun dalam pelaksanaannya, untuk beberapa komoditas kita pecah lebih spesifik, seperti bawang menjadi bawang merah dan putih, serta daging ruminansia menjadi daging sapi dan kerbau. Semakin detail, maka semakin baik penyelenggaraan CPP dilakukan,” terangnya.

Untuk beras, Arief mengatakan, Perum Bulog per 9 Juni 2023 memiliki stok cadangan beras 546.000 ton dan beras komersial 55.000 ton, sehingga total stok Bulog sekitar 601.000 ton. Guna meningkatkan stok, Bulog terus menggenjot intensitas penyerapan beras produksi dalam negeri.

“Penyerapan beras terus kita dorong sebelum masuk masa semester II 2023, tujuannya mengamankan stok operasional Bulog. Selain itu, perlu juga mengamankan kontrak dan realisasi untuk tahun 2023, sehingga apabila kembali dilakukan pengadaan stok telah memperhatikan prakiraan pos penyalurannya dan target stok di akhir tahun,” kata Arief.

Arief memastikan, kegiatan perencanaan dan monitoring stok CPP tersebut dilakukan tidak terbatas hanya pada beras, namun juga pada seluruh komoditas pangan yang pengelolaannya berada di Bulog.

Selain beras, Bulog mendapatkan penugasan untuk mempersiapkan CPP untuk komoditas jagung dan kedelai.

“Sesuai amanah Perpres, Bulog ditugaskan mengelola CPP utamanya terkait komoditas padi, jagung, kedelai. Maka, selanjutnya kita ajukan pelaksanaan program Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP) Padi, Jagung, dan Kedelai sebagai paket lengkap stabilisasi pangan di tahun 2023. Kegiatan ini juga agar dimasukan dalam kelompok instrumen penanggulangan El Nino di sisi hilir,” tambahnya.

“Stok CPP terus kita pantau dan update secara berkala, sehingga kita bisa segera ambil keputusan yang tepat apabila perlu melakukan intervensi untuk menjaga stabilisasi dan antisipasi kondisi darurat,” sebutnya.

Dalam penyelenggaraan stok CPP ini, ia menyampaikan, Badan Pangan Nasional mengacu kepada simulasi dan rencana anggaran stok pangan nasional atau CPP selama periode satu tahun.

“Dalam rancangan tersebut telah kita petakan per masing-masing komoditas. Misalnya untuk beras siapa BUMN Pangan yang menjadi pelaksana, berapa kebutuhan nasional tahunannya, berapa persentase stok yang akan dialokasikan untuk CPP, berapa target stok CPP-nya, berapa biaya per kilogram serta total anggaran setahun dan per 3 bulan, kemudian siapa dan seperti apa sasaran pendistribusiannya,” paparnya.

Arief menuturkan, penganggaran untuk penyelenggaraan CPP ini bisa memberikan dampak positif yang luas bagi ekosistem pangan nasional.

“Optimalisasi BUMN Pangan dalam penyelenggaraan CPP bisa mendorong kinerja BUMN Pangan kita. Penyelenggaraan CPP juga efektif menjaga stabilisasi harga di tingkat petani/peternak karena memprioritaskan penyerapan hasil produksi lokal dengan harga baik dan wajar. Upaya ini juga berkontribusi menjaga inflasi di hilir karena ketersediaan CPP yang memadai bisa sebagai instrumen pengendali harga. Anggaran yang digunakan untuk CPP juga tidak habis pakai karena dikonversi menjadi stok pangan pemerintah,” rincinya.

Penyelenggaraan CPP juga sejalan dengan arahan Presiden Joko Widodo yang meminta agar sektor pertanian dan pangan bersiap dan meningkatkan kewaspadaan sehingga Indonesia bisa terhindar dari krisis pangan.

Selain melalui penguatan CPP, pemerintah juga menyiapkan langkah antisipasi lainnya, termasuk kerja sama penguatan Fasilitasi Distribusi Pangan (FDP) dari wilayah produksi ke wilayah defisit dan pelaksanaan operasi pasar atau Gerakan Pangan Murah (GPM) di Provinsi dan Kabupaten.

“Kita juga terus lakukan penyaluran bantuan pangan beras untuk 21,3 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dan bantuan telur dan daging ayam untuk 1,4 juta Keluarga Risiko Stunting (KRS). Kedua program ini masing-masing dilaksanakan dalam 3 bulan atau 3 tahapan. Dengan pelaksanaan yang lancar serta berdampak nyata baik bagi masyarakat, petani/peternak, dan upaya pengendalian inflasi, diharapkan pelaksanaannya bisa diperpanjang sehingga turut menjaga pasokan dan harga pangan sehingga mengurangi dampak El Nino,” ujarnya.

Arief menuturkan, untuk bantuan pangan beras, pihaknya mengusulkan dilaksanakan hingga akhir tahun 2023. Selain itu juga, mengajukan perluasan program pada komoditas beras berfortifikasi sebagai instrumen tambahan pangan dalam mendukung daya beli masyarakat dan menekan prevalensi stunting.

“Bantuan pangan beras yang sedang berjalan ini merupakan program paling ideal dengan serapan yang cepat ke tengah masyarakat karena sifatnya yang gratis,” ucapnya.

Antisipasi dampak El Nino juga dilakukan dengan mendorong perluasan penerapan Neraca Pangan dari tingkat Provinsi sampai ke Kabupaten/Kota melalui penerapan Neraca Pangan Wilayah.

Arief berharap langkah ini dapat meningkatkan monitoring, pengawasan, serta integrasi pemetaan pangan nasional, sehingga mempercepat pengambilan kebijakan stabilisasi stok dan harga.

“Dengan neraca pangan yang terintegrasi ke dalam dashboard Badan Pangan Nasional maka kita bisa mengorkestrasi fasilitasi pendistribusian pangan lebih cepat. Tentunya dengan memprioritaskan movement stok ke wilayah dengan tingkat konsumsi tinggi, serta wilayah yang neraca pangannya berstatus minus dan bergantung pada wilayah lain untuk pemenuhan kebutuhan pasokan bahan pangan,” pungkasnya.