Strategi BUMN Genjot Produksi Kopi Rakyat di Jawa Tengah

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia sebagai produsen kopi terbesar ke-4 di dunia ternyata produksinya masih didominasi 96,1 persen oleh perkebunan kopi rakyat. Oleh sebab itu, perlu dilakukan upaya untuk peningkatan produktivitas dan kualitas biji kopi rakyat.

Kementerian BUMN melalui Project Management Office (PMO) Kopi Nusantara pun memperluas pendampingan ke berbagai wilayah di Indonesia, salah satunya Jawa Tengah, khususnya di Kabupaten Temanggung.

Budi daya kopi di Jawa Tengah tidak terlepas dari peran serta pengelolaan lahan Perum Perhutani oleh masyarakat sekitar.

Pada Kabupaten Temanggung sendiri, hampir 4.000 hektar lahan Perhutani telah dimanfaatkan masyarakat untuk budi daya komoditas kopi dengan produktivitas 250 kilogram green bean per hektar per tahun.

Baca juga: Bisnis Kopi di Indonesia Penuh Tantangan, Ini Strategi Starbucks Bertahan

Namun, produktivitas ini masih sangat rendah dan perlu ditingkatkan untuk memberikan penghidupan yang lebih baik bagi masyarakat sekitar. Maka dari itu, Perhutani bersama PMO Kopi Nusantara melakukan pendampingan teknis budi daya yang lebih intensif.

"Targetnya, separuh dari lahan yang saat ini dimanfaatkan oleh petani bisa kita berikan intervensi bersama dengan stakeholders di PMO Kopi Nusantara," ujar Direktur Operasi Perhutani, Natalas Anis Harjanto dalam keterangannya, Jumat (7/7/2023).

Sementara itu, Ketua PMO Kopi Nusantara Dwi Sutoro menambahkan, peningkatan produktivitas kopi rakyat saat ini menjadi upaya utama yang sedang diusahakan oleh seluruh stakeholders. Maka, berbagai perusahaan pelat merah pun turut terlibat dalam pendampingan hingga pemasaran.

“Intinya, usaha kita adalah bagaimana kopi rakyat yang menyumbang 96,1 persen dari produksi nasional bisa terus meningkat dan memberikan kesejahteraan yang lebih baik bagi petani,” ujar Dwi yang juga merupakan Direktur Pemasaran Holding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero).

Baca juga: Cerita Haris Bangun Bisnis Kopi Coffenatics yang Raup Omzet hingga Rp 400 Juta Per Bulan

Secara rinci, nantinya pendampingan teknis dilakukan mulai dari penyediaan akses terhadap pupuk yang difasilitasi oleh PT Pupuk Kalimantan Timur, anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero).

Petani melalui kelompok tani atau Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) bisa mendapatkan harga distributor yang lebih rendah dari harga pupuk di pasar.

Pupuk Kalimantan Timur juga akan memberikan rekomendasi pemupukan sesuai dengan kondisi unsur hara tanah melalui proses uji laboratorium.