Atasi Perubahan Iklim, PBB Minta Bunga Pembiayaan Lebih Rendah untuk Negara Berkembang

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB) Antonio Guterres menyatakan, sistem pembiayaan global saat ini perlu direformasi untuk merespons permasalahan kesenjangan pembiayaan terkait perubahan iklim dunia.

Menurutnya, sistem pembiayaan internasional yang dikelola oleh lembaga keuangan internasional harus bisa merepresentasikan kondisi politik dan ekonomi di negara berkembang saat ini.

"Untuk mengatasi kesenjangan yang semakin besar dan untuk menangani aksi iklim, kita perlu mereformasi arsitektur keuangan global," kata Antonio, dalam konferensi pers KTT ASEAN, di JCC Senayan, Jakarta, Kamis (7/9/2023).

Baca juga: Negara ASEAN Punya Potensi Besar Mitigasi Risiko Perubahan Iklim

Antonio mendorong adanya mekanisme pembiayaan global yang dapat mendukung penangguhan pembayaran, tenor pinjaman yang lebih panjang, dan suku bunga lebih rendah bagi negara berkembang yang menghadapi isu likuiditas.

Pada saat bersamaan, ia mendorong adanya penambahan likuiditas pembiayaan dalam bentuk Hak Penarikan Khusus atau Special Drawing Rights (SDR) sebesar 100 miliar dollar AS yang dikelola oleh bank pembangunan multirateral.

"Hal itu akan memungkinkan peningkatan sumber pembiayaan hingga lima kali lipat setidaknya," ujar Antonio.

Baca juga: Kepala Bappenas: Sepanjang 2020-2024, Perubahan Iklim Berpotensi Rugikan Ekonomi RI Rp 544 Triliun

Perubahan iklim sendiri memang menjadi sorotan PBB, seiring dengan semakin nyatanya dampak dari isu tersebut, ditandai oleh meningkatnya suhu di berbagai belahan dunia.

Pria kelahiran Portugal itu menyebutkan, pada Juni-Agusutus lalu menjadi periode 'terpanas' yang pernah dicatatakan oleh sejarah, sehingga kerja sama dalam rangka penanganan isu perubahan iklim menjadi semakin krusial.

"Kita masih bisa menghindari dampak terburuk dari perubahan iklim, tapi waktu kita semakin menipis, dan kita tidak bisa lagi menghabiskan waktu," ucap Antonio.