Saat Ahok Kurang Setuju Stasiun Kereta Cepat Ada di Halim

KOMPAS.com - Kereta cepat pertama di Indonesia yang menghubungkan ibu kota Jakarta dan Bandung di Jawa Barat, akhirnya resmi beroperasi untuk publik setelah sempat beberapa kali tertunda.

Pembangungan Kereta Cepat Jakarta Bandung (KCJB), yang juga proyek kereta cepat pertama di Asia Tenggara, sempat molor hingga tujuh tahun dan membengkak sangat besar sehingga menelan biaya sekitar 7,27 miliar dollar AS atau setara Rp 112 triliun.

Namun demikian, banyak kalangan yang khawatir KCJB tak bisa mencapai target penumpang sehingga bisa membebani keuangan BUMN yang terlibat di dalamnya. Belum lagi, konsorsium BUMN juga harus membayar cicilan utang pokok plus bunga ke China.

Salah satu alasannya, stasiun kereta cepat lokasinya jauh dari pusat kota. Di Jakarta, stasiun KCJB ada di Halim, sementara di Bandung stasiun pemberhentian berada di Tegalluar dan Padalarang.

Baca juga: Stasiun Kereta Cepat Dikritik Jauh dari Pusat Kota, di Negara Lain Bagaimana?

Sebagai informasi saja, bagi penumpang yang memiliki tujuan ke Kota Bandung, maka penumpang kereta cepat disarankan perlu berjalan kaki dari Stasiun Kereta Cepat Padalarang berpindah menuju ke Stasiun Padalarang untuk berganti kereta feeder atau KA lokal.

Opsi lainnya untuk menuju Kota Bandung, penumpang KCJB bisa turun di Stasiun Tegalluar kemudian berlanjut naik bus shuttle Damri menuju stasiun kereta reguler terdekat yakni Gedebage dan Cimekar, baru kemudian melanjutkan perjalanan ke Kota Bandung.

Sementara untuk menuju Stasiun Halim di Jakarta, calon penumpang kereta cepat bisa menggunakan kendaraan pribadi maupun moda transportasi LRT.

Ahok dulu usulkan Manggarai dan Gambir

Saat masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) sempat mengusulkan pembangunan stasiun keberangkatan kereta cepat Jakarta Bandung tidak menggunakan lahan di Halim, Jakarta Timur.

Baca juga: Dilema Kereta Cepat: Penumpang Tujuan Kota Bandung Harus 2 Kali Naik

Ia meminta kepada pemerintah pusat dan KCIC agar sebaiknya membangun stasiun kereta cepat di Manggarai dan Gambir. Alasannya kedua tempat tersebut sangat strategis dan sudah terhubung dengan banyak moda transportasi lainnya.

"Kereta cepat itu urusan pemerintah pusat. Kami enggak ikut campur. Tetapi, waktu itu, kami usul kalau bisa ya pakai (Stasiun) Manggarai sama Gambir saja," kata Ahok di Balai Kota DKI, mengutip pemberitaan Kompas.com 25 Agustus 2015.

Kala itu, Ahok bahkan berjanji bakal memberi lahan di kawasan Monas untuk pengembangan stasiun Gambir jika kereta cepat ini jadi dibangun dengan stasiun lokasinya di jantung Kota Jakarta tersebut.

Terlebih lagi, saat ini di Stasiun Gambir telah ada pemisahan jalur kereta dalam kota dan luar kota sehingga tinggal dikembangkan untuk pembangunan jalur kereta cepat.

Baca juga: Ekonom: Proyek Kereta Cepat Masuk Kategori Jebakan Utang China

Dengan lokasinya yang berada di pusat kota, stasiun kereta cepat di Gambir akan sangat menguntungkan dan penumpang bisa menggunakan banyak alternatif transportasi yang sudah terbangun.

"Kami mau kasih lahan kami di Monas. Kalau kamu ke Gambir kan yang dari luar (kota) sama dalam (kota) enggak nyambung," beber Ahok.

"Kami pengin Stasiun Gambir kalau masukin kereta cepat ke Bandung, akan kami tambahkan lahan untuk membuat lahan kereta dalam kotanya. Minimal Gambir ada intermoda dalam dan luar kota," kata Basuki lagi.

Sementara opsi kedua yang paling pas, menurut Ahok, adalah bersebelahan dengan Stasiun Manggarai. Lahannya pun relatif masih luas dan jalurnya bisa berdampingan dengan rel kereta yang sudah ada.

Usulan Ahok membangun stasiun kereta cepat di Manggarai sejatinya sama dengan tawaran yang diajukan pihak Jepang. Namun belakangan, Jepang terdepak dan digantikan China yang kemudian memilih membangun stasiun di Halim.

Baca juga: Disebut Jebakan China, Berapa Bunga Utang Kereta Cepat?

Jepang sendiri, dalam proposal yang ditawarkan ke pemerintah Indonesia, mengusulkan stasiun kereta cepat ada di Manggarai. Opsi lainnya stasiun KCJB yang ditawarkan Jepang ada di Senayan, Gambir, Jakarta Kota, Pasar Senen, dan Kemayoran.

Dari tengah kota, pihak Jepang mengusulkan membangun sebagian jalur kereta cepat ada di bawah tanah (underground). Sementara pemilihan Halim sebagai stasiun kereta cepat, menurut survei yang dilakukan JICA, menjadi opsi kedelapan.

Ahok bilang, Manggarai bisa dijadikan stasiun kereta cepat, asalkan kereta peluru menggunakan rel yang lebih kecil yang mana desainnya jadi standar kereta cepat Jepang.

Terlebih, Stasiun Manggarai juga menjadi hub moda transportasi terbesar di Jabodetabek, yakni kereta listrik alias KRL. Stasiun Manggarai juga terkoneksi dengan Trans Jakarta. Namun setelah pihak China yang memenangkan tender KCJB, bukan Jepang, ia menyerahkan keputusan akhirnya pada pemerintah.

Belum lagi, lanjut Ahok, apabila membangun stasiun kereta cepat Jakarta Bandung di Halim, maka pihaknya harus ikut turun tangan karena harus membebaskan lahan dari pemukiman warga.

"Kan mau dipasang di Halim tuh kereta api cepat, tetapi saya kira tidak gampang karena kami harus gusur 1.200 KK," kata Ahok saat itu.

Baca juga: Menilik Proyek Kereta Cepat Malaysia yang Mangkrak