Atasi Risiko Digitalisasi, OJK Tekankan Pentingnya Kesadaran Literasi Keuangan

BOGOR, KOMPAS.com - Kepala Grup atau Direktur Literasi dan Inklusi Keuangan Syariah Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Mohammad Ismail Riyadi, mengungkapkan bahwa dalam era digitalisasi saat ini, terdapat risiko-risiko yang perlu mendapatkan perhatian serius.

Salah satu risiko yang perlu diwaspadai adalah risiko dalam perlindungan konsumen. Risiko pertama dalam bidang Perlindungan Konsumen adalah peningkatan pemahaman tentang digitalisasi produk dan layanan keuangan, serta pemahaman tentang manfaat, risiko, serta hak dan kewajiban sebagai konsumen.

“Dalam perkembangan teknologi keuangan yang semakin pesat, dibutuhkan kecakapan dan pemahaman yang baik untuk menghindari penipuan dan kerugian finansial,” kata Ismail di Bogor Jumat (27/10/2023)

Tidak hanya risiko dalam perlindungan konsumen, namun dia juga meyoroti adanya risiko dalam aspek Cyber Security.

Baca juga: Ini 3 Cara BI Mempercepat Digitalisasi dan Keuangan Daerah

Dalam hal ini, OJK menekankan pentingnya penggunaan sistem keuangan online yang tangguh dan mampu melindungi data dan informasi secara efektif dari berbagai serangan dan akses ilegal seperti cyber attack atau cybercrime.

Selain itu, muncul juga risiko dalam aspek Data Privacy. Hal ini erat kaitannya dengan kebocoran data pribadi dan keamanan informasi menjadi perhatian serius dalam dunia digital saat ini.

“Penggunaan teknologi yang semakin meluas harus dikawal dengan ketat agar data pribadi dan informasi penting dapat terlindungi dengan baik,” ujar dia.

Baca juga: Akulaku Kena Sanksi OJK gara-gara Paylater, hingga Dilarang Salurkan Pembiayaan

Tidak ketinggalan risiko terkait dengan APU-PPT (Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme). Penggunaan teknologi yang tidak terkontrol berpotensi meningkatkan aktivitas pencucian uang dan pendanaan terorisme.

Oleh karena itu, OJK mendorong penerapan prinsip APU-PPT secara ketat dalam semua transaksi keuangan digital. Dalam rangka mengatasi risiko-risiko ini, OJK mengimbau masyarakat untuk menerapkan konsep 2L atau Legal Logis.

“Pertama, pastikan penyelenggara produk investasi telah terdaftar dan berizin di OJK untuk memastikan legalitas transaksi yang dilakukan,” jelasnya.

“Kedua, selalu periksa imbal hasil dan manfaat lain yang ditawarkan oleh produk investasi untuk memastikan keberadaan logika dalam penawaran tersebut,” tambah dia.

Baca juga: Waspada, Penipuan Minta Uang Catut Nama OJK Institute

OJK juga turut berperan dalam meningkatkan literasi dan inklusi keuangan di Indonesia. Penekanan pada pentingnya pemahaman dan kesadaran terhadap risiko digitalisasi menjadi fokus utama.

Dalam upaya ini, OJK telah menerbitkan POJK Nomor 3 Tahun 2023 tentang Peningkatan Literasi dan Inklusi Keuangan di Sektor Jasa Keuangan bagi Konsumen dan Masyarakat yang diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik kepada masyarakat tentang risiko-risiko dalam bidang keuangan digital.