Kuota Solar Subsidi Diprediksi "Jebol", Pemerintah Diminta Bijak Lakukan Penambahan

JAKARTA, KOMPAS.com - Kuota solar subsidi tahun ini sebanyak 16 juta kiloliter (KL) diprediksi bakal "jebol" lantaran perkiraan penyalurannya mencapai 18 juta KL, berdasarkan perkiraan PT Pertamina. Hal itu, membuat adanya permintaan penambahan kuota solar subsidi ke pemerintah.

Direktur Pertamina Nicke Widyawati sebelumnya pada Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Tahun 2023 yang disiarkan di Youtube Kemendagri, Senin (4/9/2023) mengatakan, proyeksi kelebihan kuota itu didorong tren permintaan yang tinggi, seiring dengan pemulihan perekonomian nasional.

Menanggapi hal itu, Pengamat Kebijakan Energi/Direktur Pusat Studi Kebijakan Publik (Puskepi) Sofyano Zakaria mengatakan, pemerintah harus bijak menanggapi permintaan naiknya kuota BBM subsidi terutama solar subsidi.

Baca juga: Bos Pertamina Sebut Kuota Elpiji 3 Kg dan Solar Subsidi Tahun Ini Bakal Jebol

Menurut dia, ada beberapa alasan untuk itu. Pertama, bahwa pemenuhan kebutuhan BBM untuk masyarakat harus jadi prioritas utama dan bentuk tanggungjawab pemerintah.

Kedua, pastinya sudah ada perhitungan matang yang dibahas oleh lembaga terkait seperti BPH Migas, Kementerian ESDM dan Pertamina, untuk menambah kuota solar subsidi sebesar 1,3 juta liter.

"Permintaan pemanmabah kuota solar subsidi tersebut bisa dipertaggungjawabkan oleh Pertamina Patra Niaga sebagai pihak yang ditunjuk salurkan PSO BB solar," kata Sofyano melalui keterangannya, Senin (4/12/2023).

Ketiga, sepanjang penambahan kuota tak bebani APBN, maka penambahan kuota ini seharusnya tidak menjadi masalah. Sebab penambahan ini penting untuk memenuhi kebutuhan masyarakat pada Desember 2023.

Baca juga: Ini 13 Wilayah Uji Coba Pembatasan Pembelian Solar Subsidi

Selain itu, ada hajatan besar Pemilu dan Pilpres 2024 yang kampanyenya sudah dimulai pada Desember 2024. Sehingga jika terjadi kekosongan BBM solar subsidi tentu saja bisa jadi isu besar yang tidak menguntungkan bagi pemerintah.

"Presiden juga perlu mendapatkan laporan dan masukan yang akurat terkait menipisnya kuota solar subsidi akhir tahun 2023," lanjutnya.

Sebelumnya, Menteri ESDM Arifin Tasrif meminta Pertaina memastikan tak ada kekurangan solar di lapangan.

Sebab, pada akhir tahun biasanya ada ombak tinggi dan cuaca tak bersahabat yang berpotensi mengganggu distribusi solar. Ia juga meminta Pertamina terus awasi distribusii solar subsidi agar tepat sasaran.

Baca juga: Susahnya Mendapat Solar di Jambi, Antrean Mengular, Tidur di SPBU, dan Perkelahian Antar-Sopir

Pembatasan pembelian solar subsidi

Pertamina sendiri terus berupaya agar penyaluran solar subsidi makin tepat sasaran. Salah satunya dengan melakukan pembatasan pembelian solar subsidi menggunakan QR Code melalui aplikasi My pertamina mulai Februari 2023.

Pada tahap awal ada 193 kota dan kabupaten yang menerapkan uji coba pembatasan tersebut.

Corporate Secretary PT Pertamina Patra Niaga Irto Ginting mengatakan, penambahan daerah uji coba subsidi tepat MyPertamina terus dilakukan secara bertahap, dan penambahan daerah disesuaikan dengan kesiapan daerah tersebut.

Hasilnya, pada November 2023 Pertamina berhasil menemukan banyak SPBU lakukan penyelewengan solar subsidi. Untuk itu, Pertamina memberi sanksi penyetopan suplai BBM solar ke lebih dari 400 Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Direktur Utama Pertamina Patra Niaga Riva Siahaan mengatakan, pengawasan penyaluran BBM subsidi dilakukan Pertamina bersama Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas) serta aparat penegak hukum (APH).

Selain tak mendapatkan suplai solar, 400 SPBU yang melakukan penyelewangan BBM bersubdisi itu pun dikenakan sanksi denda administrasi sebesar Rp 14,8 miliar oleh Pertamina.

Baca juga: Pertamina Denda 400 SPBU Rp 14,8 Miliar karena Penyalahgunaan BBM Subsidi