Jelang Nataru, Bapanas Gencarkan Pasar Murah Keliling se-Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkolaborasi bersama dengan Pemerintah Daerah akan gencar menyelenggarakan operasi pasar murah dalam bentuk Gerakan Pangan Murah (GPM) sampai penghujung tahun 2023.

Lewat pasar murah itu pemerintah akan menggelontorkan Cadangan Pangan Pemerintah (CPP) dengan harga yang relatif lebih baik dan terjangkau.

“Selama Desember ini, GPM terus kita laksanakan mulai dari awal bulan sampai akhir tahun nanti. Total ada 453 GPM selama Desember tahun ini, berlokasi di 118 kabupaten kota yang tersebar pada 29 provinsi. Dengan adanya operasi pasar yang masif dan menyentuh langsung masyarakat seperti ini, kita meyakini stabilitas pangan akan terjaga dan inflasi dapat pula terjaga,” ujar Kepala Bapanas Arief Prasetyo Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (18/12/2023).

Baca juga: Menko Airlangga Tekankan Pentingnya Inovasi dan Teknologi dalam Transformasi Industri Pangan

Lebih lanjut dia mengatakan, secara nasional, sampai 16 Desember 2023 kemarin, GPM telah dilaksanakan bersama pemerintah daerah, total mencapai 1.591 lokasi. Itu dilaksanakan bersama 324 kabupaten kota yang ada di 35 provinsi.

Menurut dia, operasi pasar murah merupakan arahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang meminta intensitas pelaksanaan pasar murah di daerah-daerah terus diperbanyak, sehingga masyarakat dapat lebih terbantu dalam memperoleh bahan pangan pokok.

Arief bilang, apabila masyarakat ingin mengetahui lokasi GPM keliling se-Indonesia yang terdekat, dapat mengakses informasi melalui kanal informasi resmi yang dikelola pemerintah daerah setempat.

GPM dalam rangka Natal 2023 dan Tahun Baru 2024 ini, telah dilaksanakan sejak 1 Desember kemarin dan akan terus dihelat sampai 29 Desember 2023.

“Masyarakat secara luas tentunya dipersilahkan berbelanja pangan di GPM yang terdekat. Informasi kapan dan lokasi pelaksanaannya dapat dilihat pada kanal informasi resmi yang dikelola pemerintah daerah, misalnya media sosial atau website. Ini karena GPM merupakan kerja sama antara Badan Pangan bersama pemerintah daerah serta asosiasi dan pelaku industri pangan di daerah,” katanya.

Baca juga: Pemerintah Buka Opsi Perpanjang Bantuan Pangan hingga Juni 2024

Terkait fluktuasi tren inflasi beras berkaca pada penutup tahun sebelumnya, pernah mengalami gejolak yang cukup signifikan. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat inflasi beras secara bulanan di Desember 2022 berada di 2,30 persen. Tren ini cukup tinggi dibandingkan inflasi beras pada November 2022 yang ada di 0,38 persen.

“Untuk komoditas beras, target penyaluran melalui program SPHP (Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan) di tahun ini 1.085.000.000 kg. Ini terus kita gelontorkan bersama Perum Bulog, baik melalui GPM maupun distribusi langsung ke semua lini pasar,” jelas Arief.

Per 12 Desember kemarin, realisasi penyaluran beras SPHP di tingkat konsumen secara nasional telah menggapai hingga 96,3 persen. Secara numerik, realisasi nasional berada di angka 1.044.908.832 kg dari target 1.085.000.000 kg. Sementara realisasi SPHP di Jawa Timur sudah mencapai 88,44 persen atau 90.203.861 kg dari 102 juta kg.

Baca juga: Tahun Depan Penerima Bantuan Pangan Ditambah Jadi 22 Juta KPM